Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Sultan HB X: Kalau Tidak Setuju, Jangan di Yogyakarta, Itu Prinsip Saya

Kompas.com - 25/08/2016, 18:27 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa ia tidak pernah mengkhianati Republik Indonesia.

Sultan menyampaikan hal tersebut saat berpidato pada Rapat Koordinasi Pembentukan Kader Pembina Bela Negara dengan Satuan Pelaksana yang dihadiri oleh Gubernur dan Rektor Perguruan Tinggi seluruh Indonesia TA 2016, di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis (25/8/2016).

Pernyataan itu juga menanggapi kasus yang terjadi di Asrama Mahasiswa Papua Kamasan I, Jalan Kusumanegara, Kota Yogyakarta, Jumat (15/07/2016) siang.

Peristiwa itu berawal dari rencana aksi damai mahasiswa Papua dan aktivis pro-demokrasi mendukung Persatuan Pergerakan Pembebasan untuk Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

"Saya tidak pernah mengkhianati Republik (Indonesia). Yogyakarta untuk Indonesia," ujar Sultan. 

Setelah peristiwa penggerebekan di Asrama Mahasiswa Papua, Sultan sempat menyebut bahwa tindakan para mahasiswa Papua merupakan separatisme.

Setelah pernyataan itu, anggota Dewan dari Papua bersama perwakilan mahasiswa Papua datang untuk bertemu Sultan.

Mereka meminta pernyataan separatisme dicabut karena dianggap mengganggu, melanggar HAM, dan aspirasi demokrasi dalam menempuh kemajuan.

"Saya katakan, ini tidak ada kaitannya dengan demokrasi, aspirasi, sama HAM. Bagi saya demokrasi adalah alat, bukan tujuan," kata dia.

Ia mengatakan, Deklarasi Juanda menjelaskan bahwa lautan Indonesia menyatukan pulau-pulau yang ada di dalamnya dan menjadikan RI sebagai negara yang berdaulat.

Dunia internasional sudah mengakui konsep tersebut. Indonesia merupakan negara maritim.

"Kalau negara indonesia ini maritim, yang namanya demokrasi harus berhenti pada saat kita bicara nasionalisme," kata dia.

Ia kembali menegaskan, tak ada pengkhianatan terhadap RI dan Yogyakarta ada untuk Indonesia. 

Meski demikian, kata Sultan, bukan berarti Yogyakarta menampung kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dari RI.

"Jadi kalau tidak setuju, ya jangan di Yogyakarta, kan gitu. Karena itu kan prinsip bagi saya," ujar Sultan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com