Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Telusuri Informasi Freddy Budiman, DPR Bentuk Panja

Kompas.com - 25/08/2016, 17:12 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Desmond Djunaedi Mahesa mengatakan, Komisi III telah membentuk pantia kerja (panja) untuk menelusuri informasi yang disampaikan gembong narkoba Freddy Budiman.

Freddy, pada tahun 2012, mengungkapkan keterlibatan penegak hukum dalam peredaran narkoba yang dilakukannya.

Panja dibentuk pada Senin (22/8/2016) lalu.

Informasi keterlibatan penegak hukum dalam peredaran narkoba disampaikan Freddy kepada Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar.

Haris mengungkapkan cerita itu sebelum Freddy dieksekusi.

"Panja dibentuk Senin kemarin. Anggotanya hampir semua yang ditunjuk fraksi masing-masing. Saya ketua panja," kata Desmond, dalam sebuah diskusi di kawasan Salemba, Jakarta, Kamis (25/8/2016).

Desmond mengatakan, pembentukan panja ini karena ada kekhawatiran atas investigasi yang dilakukan oleh Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan TNI.

Investigasi BNN dan TNI dilakukan oleh tim internal.

Sementara, investigasi yang dilakukan Polri melibatkan pihak eksternal dengan jumlah anggota tim sebanyak 18 orang.

Desmond mengatakan, panja akan melakukan rapat internal dan memetakan pihak-pihak yang akan dimintai keterangan. 

Mereka yang akan dimintai keterangan, di antaranya, Haris Azhar, BNN, Polri, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Dari hasil keterangan itu, panja akan melakukan verifikasi dan membuat rekomendasi yang akan dibawa ke rapat paripurna.

"Kami perdalam dulu baru bikin pernyataan atas temuan apa yang terjadi. Kami akan bawa rekomendasi ke paripurna. Tentunya kalau di Paripurna rekomendasinya kepada Presiden," ujar Desmond.

Sebelumnya, Freddy bercerita kepada Haris, harga narkoba yang dibeli dari China seharga Rp 5.000.

Ia tidak menolak jika ada yang menitipkan harga atau mengambil keuntungan penjualan Freddy.

Oknum aparat disebut meminta keuntungan kepada Freddy dari Rp 10.000 hingga Rp 30.000 per butir.

Dari cerita Haris, Freddy sudah berikan uang ke BNN Rp 40 miliar, Rp 90 miliar ke pejabat tertentu di Polri.

Kompas TV Mabes Polri Belum Temukan Aliran Dana Freddy Budiman
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com