Rapat RUU Anti-Terorisme, BNPT Tekankan Penguatan Deradikalisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menggelar rapat dengar pendapat dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Suhardi Alius yang ditemui sebelum rapat mengatakan, akan menyampaikan beberapa hal, salah satunya terkait penguatan program deradikalisasi.

"Itu perlu kita buat dan kenapa bisa ada penindakan. Tentu ada poin-poin yang sifatnya persuasif dan mengundang. Keluarga yang terpapar radikalisasi juga mesti kita rangkul kembali," kata Suhardi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8/2016).

(Baca: Radikalisme Terus Menyebar, Kepala BNPT Ingin RUU Anti-Terorisme Segera Rampung)

Ia pun mengaku beberapa waktu lalu sempat meminta Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk mengintegrasikan semua kementerian yang memiliki peran dalam optimalisasi deradikalisasi.

Sebab, Suhardi menilai deradikalisasi tak bisa hanya parsial namun harus terintegrasi.

"Contohnya, keluarganya jangan dimarjinalkan. Rangkul. Kalau enggak punya usaha, kita bikin pelatihan. Dari sisi itu kan humanis yang selama ini bisa kita ini kan. Tapi penindakan jalan terus. Tapi hal-hal seperti ini belum maksimal," sambung mantan Kadiv Humas Polri itu.

Suhardi menambahkan, dalam pemberantasan terorisme juga dibutuhkan upaya represif untuk preventif. Ada beberapa tindakan yang belum terakomodasi regulasi saat ini.

"Rehabilitasi dan kompensasi juga akan dibahas. Kan bagus kalau semua terangkum dengan baik," kata dia.

(Baca: Terorisme di Dunia Maya Jadi Ancaman Serius, BNPT Ajak Sinergi Lintas Lembaga)

Wakil Ketua Pansus Hanafi Rais sebelumnya mengatakan, dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, Pansus masih menemukan TNI dan Polri belum kompak menyangkut peranan masing-masing lembaga dalam memberantas terorisme.

Pansus pun meminta Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mencari jalan keluar terkait persoalan tersebut.

"Jadi mungkin Menko Polhukam yang baru kami minta untuk mengajak bicara dua institusi ini bagaimana mencari keseimbangan dan satu suara," kata Hanafi di Jakarta, Jumat (19/8/2016).