Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bahas Rumusan GBHN, Wakil Ketua DPD Bertemu Ketum Partai Golkar

Kompas.com - 24/08/2016, 22:28 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI, GKR Hemas, bersama perwakilan Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan DPD RI melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyamakan visi dalam rapat gabungan Fraksi MPR dengan kelompok DPD terkait pembahasan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Untuk menyamakan visi saja dengan Golkar. Khususnya nanti dalam tanggal 20 September pada rapat gabungan memang kami bisa didukung juga oleh Golkar, khususnya dalam rapat gabungan nanti. Apakah pembahasan GBHN itu mengarah pada posisi-posisi lain," kata Hemas di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (24/8/2016).

Hemas menilai rapat gabungan sangat penting bagi DPD. Dewan yang terdiri dari para senator itu akan mendukung jika memang fokus GBHN pada satu persoalan pembangunan negara.

Dalam pembahasan, Hemas berharap DPD diikutsertakan dalam amandemen GBHN.

"Sebetulnya DPD kalau memang itu hanya satu persoalan atau masalah, kami tak keberatan. Kami ini berharap GBHN itu didukung oleh DPD tentunya. Dengan penguatan DPD juga bisa ikut dalam amandemen membuat GBHN itu," ujar Hemas.

Ketua Umum Golkar Setya Novanto menyebutkan bahwa seluruh masukan dari DPD soal penguatan akan dilakukan pengkajian secara mendalam.

"Kami menampung apa yang jadi keinginan DPD ini, nanti kita akan mengkaji secara mendalam masukan-masukan dan dalam kajian ini tentu akan dilibatkan berbagai unsur seperti pakar untuk memenuhi segala aturan yang ada," ujar Setya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com