Ketua DPR Prihatin Sosialisasi "Tax Amnesty" Kurang Berhasil

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Ade Komarudin menilai, sosialisasi pengampunan pajak (tax amnesty) yang dilakukan pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan belum berhasil.

Menurut dia, Ditjen Pajak harus bekerja lebih keras lagi untuk melakukan sosialisasi.

"Saya agak prihatin dengan kinerja Ditjen Pajak. Sosialisasi saya pandang kurang berhasil, kurang gencar dan kurang menyebar pada seluruh lapisan pengusaha kecil, menengah maupun besar," ujar Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2016).

Ade berharap, ada kesadaran wajib pajak yang diberikan kesempatan tersebut. Ia mengimbau agar para pengusaha mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya.

(baca: Dirjen Pajak: Saya Deg-degan Juga Deklarasi Baru Rp 37 Triliun, Padahal Target Rp 4.000 Triliun)

"Kesempatan pengampunan ini hanya sampai Maret 2017. Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya agar saudara-saudara tidak dapat denda 200 persen bila tidak menggunakan kesempatan yang baik ini," tuturnya.

Meski Presiden Joko Widodo menyosialisasikan langsung, program pengampunan pajak dinilai belum berhasil.

(baca: Jokowi Sudah Keliling Indonesia, tetapi Baru 16 Persen Warga yang Tahu "Tax Amnesty")

Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis di Jakarta, Kamis (14/8/2016), baru 16 persen warga yang mengetahui atau pernah mendengar mengenai program tersebut.

"Sebanyak 84 persen responden sisanya mengaku tidak tahu mengenai program Tax Amnesty. Masih sangat sedikit warga yang tau pengampunan pajak," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanudin Muhtadi saat merilis hasil surveinya.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla optimistis penerimaan pajak yang berasal dari program pengampunan pajak akan memenuhi target yang diharapkan.

Meskipun, sejak program itu dibuka hingga kini, penerimaan pajak yang diraih masih belum terlalu besar. 

"Di Indonesia ini selalu saja seperti itu, selalu last minute orang itu. Apalagi yang (nominal pajaknya) besar,” kata Kalla di Kantor Wapres, Jumat (12/8/2016). 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui layanan amnesti pajak masih belum sempurna, misalnya layanan call center 1500-745.

"Ini sebenarnya saya coba sendiri saluran untuk mendapatkan informasi detail saya coba 1500-745 waktu itu sampai 15 kali telepon enggak masuk-masuk juga," ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/8/2016).