Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setya Novanto: Golkar Bekerja Hanya Satu Tujuan Memenangkan Jokowi pada 2019

Kompas.com - 22/08/2016, 15:34 WIB

MEDAN, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengatakan, partainya secara total mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ketika membuka Musda IX Partai Golkar Sumatera Utara di Medan, Senin (22/8/2016), Setya Novanto kembali menegaskan komitmen dukungan politik kepada pemerintah tersebut.

Menurut dia, dukungan politik tersebut karena penilaian atas keberhasilan Presiden dalam menjalankan program pembangunan.

Presiden Jokowi juga dinilai sebagai "eksekutor" yang hebat seperti kemampuan dalam menjalankan program pengembangan infrastruktur di Sumatera dengan anggaran hingga 500 miliar dolar AS.

Komitmen yang disampaikan dalam Rapimnas Partai Golkar tersebut bukan hanya terhadap program pemerintah. Setya kembali menyinggung dukungan Golkar terhadap Jokowi dalam Pilpres 2019.

Guna menyosialisasikan dukungan tersebut, pihaknya menginstruksikan seluruh pengurus mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan untuk memasang foto Presiden Jokowi.

"Partai Golkar bekerja hanya satu tujuan yakni mendukung, mencalonkan, dan memenangkan Bapak Jokowi pada 2019," kata Setya Novanto.

Mantan Ketua DPR RI tersebut tidak mau mengomentari tentang kemungkinan kader Partai Golkar yang akan disandingkan dengan Jokowi dalam Pilpres selanjutnya.

"Bagi Partai Golkar yang penting memenangkan presiden, tidak ada yang lain-lain," katanya didampingi Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Sumber ANTARA
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com