JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo hingga kini belum menunjuk sosok pengganti Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Kendati demikian, sejumlah nama telah beredar dan digadang akan mengisi pos menteri ESDM.
Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro mengatakan, sektor energi merupakan sektor penting yang harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Untuk itu, yang terpilih harus figur yang tepat.
“Selain aspek integritas yang bagus, juga bagaimana sosok itu bisa menerjemahkan sektor ini, agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Komaidi saat diskusi bertajuk ‘Geger Arcandra dan Nasib Sektor ESDM’ di Jakarta, Sabtu (20/8/2016).
Ia pun berharap, Presiden meneliti secara akurat sebelum memutuskan sosok pengganti Arcandra. Jangan sampai timbul polemik lagi.
Arcandra dicopot secara hormat oleh Presiden Joko Widodo lantaran kedapatan mengantongi dua paspor: Indonesia dan Amerika Serikat.
Menteri ESDM sementara waktu dijabat Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan yang ditunjuk menjadi pelaksana tugas (Plt).
Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional, Syamsir Abduh mengatakan, sebelum memilih Menteri ESDM baru, Presiden perlu melihat bahwa ada kepentingan negara dan masyarakat dalam pengelolaan sektor energi.
(Baca: Posisi Menteri ESDM Krusial, Jokowi Disarankan Tak Tunjuk Pengganti Arcandra dari Parpol)
Adapun yang menjadi visi dan misi pemerintah dalam pengembangan sektor itu yakni bagaimana menjamin ketahanan dan kemandirian energi.
“Dibutuhkan sosok menteri yang mampu mendorong terjaminnya visi misi energi kita,” ujar Syamsir.
Untuk kriteria, ia mengatakan, Kementerian ESDM tidak cukup dipimpin sosok yang paham mengelola energi, tapi juga mengerti kondisi politik dalam negeri.
Hal ini untuk menghindari terjadinya tekanan politik ketika nantinya menteri baru resmi menjabat.
Pengamat Ekonomi dan Energi UGM Fahmi Radhi menyarankan Presiden mencari sosok menteri yang memiliki integritas dan jiwa kebangsaan tinggi. Itu penting untuk menghindari masuknya kepentingan asing di dalam pengelolaan energy nasional.
(Baca: Masalah Kewarganegaraan Bukan Hanya Dialami Arcandra Tahar)
“Memiliki jiwa nasionalisme tadi. Sehingga, orang asing tidak bisa menjadi menteri,” kata Fahmi.
Mantan anggota Tim Antimafia Migas itu menambahkan, sosok Menteri ESDM mendatang haruslah inovatif dan paham tentang pengelolaan energi. Apalagi, energi fosil yang dimiliki Indonesia memiliki batasan dari segi jumlah dan produksinya.
“Tidak mungkin kita bisa hanya berharap pada minyak dan batu bara. Dia juga harus berpikir (pengelolaa energy bersumber) dengan nuklir,” ujarnya.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
