Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Setuju Keahlian Arcandra Tetap Diberdayakan Pemerintah

Kompas.com - 19/08/2016, 15:14 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Ade Komarudin melihat mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar sebagai sosok yang memiliki keahlian mumpuni di bidangnya.

Ia setuju jika kemampuan Arcandra tetap diberdayakan oleh pemerintah. Ade meyakini nasionalisme Arcandra tak memudar meski pernah sekolah dan berkarier di Amerika Serikat.

"Yang bersangkutan (Arcandra) orang yang punya keahlian mumpuni di bidangnya. Kenapa kita tidak urus dengan baik agar ilmu yang didapatnya berguna bagi bangsa ini," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/8/2016).

(baca: Pemerintah Bantu Percepat Pengurusan Status Kewarganegaraan Arcandra)

Adapun berkaitan dengan statusnya yang pernah memiliki paspor Amerika Serikat, Ade mengusulkan agar dibuat pakta integritas untuk Arcandra sebagai bentuk komitmen yang mengikat.

Sementara itu, mengenai isu Arcandra bakal kembali ke kabinet kerja jika persoalan kewarganegaraannya telah diselesaikan, Ade enggan berkomentar banyak. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo.

(baca: Ruhut: Ada yang Kebakaran Jenggot dengan Kehadiran Arcandra)

"Itu hak prerogatif Presiden. Diangkat atau tidak diangkat, bukan masalah kita," kata dia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya menilai, Arcandra Tahar masih memiliki kesempatan untuk mengabdi kepada negara.

Arcandra sebelumnya dicopot sebagai Menteri ESDM setelah diketahui mengantongi paspor Amerika Serikat.

“O bisa, o iya itu selama kemudian kewarganegaraannya lebih baik, Indonesia. Tentu lebih jelas, lebih pasti terbuka bagi dia,” kata Kalla di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/8/2016).

(baca: Wapres: Arcandra Masih Bisa Mengabdi untuk Negara)

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan juga setuju apabila Arcandra tetap membantu pemerintahan, meski bukan sebagai menteri. 

Presiden, kata Luhut, bisa menempatkan Arcandra di posisi lain.

"Kalau Anda tanya saya, dengan knowledge-nya (Arcandra), kenapa tidak (ikut membantu pemerintah)?" kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/8/2016).

(baca: Jokowi: Kita Harusnya Hargai Orang Berprestasi, Bukan Gaduh Terus)

Namun, Luhut tetap menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden Joko Widodo. Yang pasti, Jika Presiden tetap menginginkan bantuan Arcandra dalam membangun sektor ESDM, maka ia menyambut baik hal itu.

Kompas TV Wapres: Arcandra Bisa Balik ke Pemerintahan Asal...
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com