PDI Perjuangan: Presiden Terima Pelajaran Penting soal Arcandra Tahar

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menegaskan, partainya mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang mencopot Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Hasto mengatakan, sejak awal PDI-P menyoal status dwikewarganegaraan yang disandang Arcandra.

“Sejak awal kami yakin bahwa Bapak Presiden akan melaksanakan konstitusi dan UU dengan selurus-lurusnya,” kata Hasto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Rabu (17/8/2016).

Persoalan dwikewarganegaraan, kata dia, merupakan hal penting. Hal itu tidak hanya sebatas pada mempertanyakan dedikasi seseorang terhadap negaranya, tetapi juga bagaimana meyakinkan orang tersebut bahwa apa yang ia lakukan semata-mata demi Tanah Air.

Oleh sebab itu, lanjut Hasto, di dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan diatur bahwa setiap orang hanya boleh memiliki satu kewarganegaraan.

(Baca: Arcandra Tahar: Saya Bukan Malaikat...)

“Ini merupakan pembelajaran yang penting bagi kita, terkait administrasi kewarganegaraan kita, terkait dengan upaya untuk memulai di dalam penempatan jabatan-jabatan strategis,” ujarnya.

“Ketika kami melihat, mendapatkan informasi, mendapatkan data, adanya kewarganegaraan ganda, lebih-lebih mengembangkan jabatan strategis, oleh UU hal tersebut tidak dibenarkan,” tegas dia.

Akibat memiliki dua kewarganegaraan, Arcandra diberhentikan dengan hormat oleh Presiden Joko Widodo dari jabatan Menteri ESDM, Senin (15/8/2016). Pemberhentian Arcandra yang memiliki paspor Amerika Serikat dan Indonesia diumumkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.