Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Pendukung Pemerintah Tak Setuju Usulan Interpelasi Polemik Kewarganegaraan Arcandra

Kompas.com - 16/08/2016, 17:59 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah partai pendukung pemerintah tak setuju atas usulan untuk penggunaan hak interpelasi yang dilontarkan politisi Partai Keadilan Sejahtera, Nasir Djamil.

Nasir mengusulkan agar DPR menggunakan hak interpelasi untuk mengusut polemik dwi kewarganegaraan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arcandra Tahar.

"Saya kira enggak perlu. Karena yang bersangkutan sudah tidak dalam posisi sebagai menteri kan," kata Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pereira, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2016).

Menurut dia, keputusan Presiden untuk memberhentikan Arcandra berarti presiden telah mengantisipasi kegaduhan.

Saat ini, kata dia, yang terpenting, jajaran pemerintahan Jokowi memperbaiki proses penunjukan menteri.

"Kalau sifatnya policy, ya kita lihat perbaikannya ke depan," ujar Andreas.

Hal senada diungkapkan Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati. 

Renny menilai, persoalan terkait prosedur dan legalitas kewarganegaraan cukup dilakukan oleh komisi terkait, tak perlu hak interpelasi.

Publik hanya perlu mendorong agar Presiden Joko Widodo memberikan penjelasan untuk menjawab hal-hal yang menjadi pertanyaan publik.

"Belum waktunya untuk sampai menggunakan hak interpelasi. Banyak persoalan lain yang harus kita kerjakan," ujar Reni.

Adapun, Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana menilai, pengajuan hak interpelasi justru berpotensi menimbulkan keributan.

Menurut dia, kejadian menyangkut dwikewarganegaraan Arcandra cukup dijadikan pelajaran bagi presiden agar hal serupa tak terulang lagi ke depannya.

Ia justru memuji niat awal presiden dengan menarik Arcandra yang mumpuni di bidang energi. 

Hal yang terpenting, kata Dadang, Jokowi perlu segera menunjuk pengganti Arcandra.

"Enggak usah lah (hak interpelasi). Kan presiden sudah berhentikan. Tidak usah diperpanjang. Ribut-ribut melulu enggak bagus," ujar Dadang.

Usulkan interpelasi

Politisi Partai Keadilan Sejahtera, Nasir Jamil, mengusulkan agar DPR menggunakan hak interpelasi untuk mengetahui latar belakang penunjukan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar.

Pada Senin (15/8/2016) kemarin, Arcandra diberhentikan dengan hormat oleh Presiden Joko Widodo karena memiliki dua kewarganegaraan, yaitu Indonesia dan Amerika Serikat.

"Saya mengusulkan agar DPR menggunakan hak ini, agar semua terang. Sehingga publik juga mengetahui latar belakangnya apa sehingga Presiden sampai kecolongan," ujar Nasir.

Kompas TV Jokowi Copot Menteri ESDM Arcandra Tahar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com