Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Formappi: Buruknya Tata Kelola Perencanaan Legislasi di DPR Penyakit Laten

Kompas.com - 15/08/2016, 21:09 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai buruknya tata kelola perencanaan Dewan Perwakilan Rakyat jadi penyakit laten.

"Pada awal tahun 2015, DPR telah menetapkan target 40 RUU prioritas untuk diselesaikan tapi hanya tiga yang akhirnya berhasil diselesaikan," kata Lucius di kantor Formappi, Jakarta, Senin (15/8/2016).

Sedangkan tahun ini, tambah Lucius, DPR menargetkan 50 RUU, sementara yang berhasil disahkan sampai akhir masa sidang V baru tujuh RUU.

"Target legislasi 2016 dapat diibaratkan sudah loyo, malah ditambah beban lagi. Mustahil target tersebut akan dapat dicapai," ucap Lucius.

Potensi Transaksional

 

Selain itu, Lucius menuturkan patut diduga adanya potensi transaksional dalam proses pembahasan rancangan undang-undang Pertembakauan dan Larangan Minuman Beralkohol.

Menurutnya, kedua RUU itu memiliki relasi dengan korporasi.

Lucius melanjutkan, DPR menyatakan RUU Pertembakauan mengangkat kesejahteraan petani tembakau. Namun, pada saat yang sama korporasi punya kepentingan untuk mempertahankan keuntungan.

Sementara RUU Larangan Minuman Beralkohol, menurut Lucius, larangan produksi akan menyulitkan pengusaha. Ini membuka peluang adanya transaksi antara pengusaha dan legislator. Lantaran pengusaha ingin jalannya dipermudah. 

"Ketika korporasi diperberat melalui kehadiran RUU, maka mereka akan berjuang keras pun jika itu memaksa mereka menggunakan cara transaksional dengan legislator," ujar Lucius.

Lucius mengatakan mengajak masyarakat untuk waspada dengan segala potensi dalam proses pembahasan legislasi. Hal itu dirasa penting agar RUU tidak dibajak untuk kepentingan sekelompok orang.

Kompas TV Ketua DPR Pertanyakan BPJS Palsu

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com