Ingin Bentuk Lima Holding, Wapres Pastikan Kementerian BUMN Tak Bakal Dihapus

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan, pemerintah akan tetap mempertahankan keberadaan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Kepastian itu dijamin Kalla, meskipun Kementerian BUMN telah merampungkan pembentukan lima holding. Kalla menjelaskan, keberadaan BUMN merupakan suatu hal yang penting.

Kementerian BUMN, kata dia merupakan pelaksana, walau secara umum, pemegang saham negara adalah Kementerian Ekonomi. 

“Jadi kalau tidak ada Menteri BUMN, siapa yang mewakili pemegang saham dalam mengelola, membikin kebijakan. Jadi walaupun ada holding, tetap saja tentu dibutuhkan pengambil kebijakan, dan di situ peran BUMN,” ujar Kalla di Kantor Wapres, Jumat (12/8/2016).

Ia menambahkan, pembentukan holding oleh BUMN diperuntukkan guna mengefisiensi kerja. Itu karena, Kalla mencontohkan, sering kali Pertamina dan PN Gas membuat jaringan pipa yang sama.

Dengan adanya holding, maka pipa tersebut cukup dibuat satu. Begitu pula di sektor perbankan. Selama ini kerap terjadi persaingan dalam memberikan bunga deposito antarbank BUMN.

Ke depan, menurut dia, hal itu tidak perlu terjadi lagi. “Itu gunanya ada holding itu dan untuk mempermudah pengawasannya dan ada benchmarkingnya,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah tengah menggenjot pembentukan lima holding BUMN yaitu di bidang pertambangan, energy, jasa keuangan, perumahan dan jalan tol.

Jika akhir tahun kelima holding itu telah terbentuk, BUMN berencana membuat dua holding baru yaitu pangan dan maritim.