Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Nilai Presiden Jokowi Terlalu Ambisius Bangun Infrastruktur

Kompas.com - 11/08/2016, 14:56 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, pemangkasan Anggaran Pendapat dan Belanja Negara Perubahan 2016 sebesar Rp 133,8 triliun karena pemerintah terlalu ambisius, khususnya dalam pembangunan infrastruktur.

"Tata kelola pemerintahan ini terlalu banyak keinginan. Nafsunya besar ingin bangun sana-sini, tenaganya kurang, akibatnya kita terjebak dengan utang," kata Fadli Zon dalam diskusi "Pajak dan RAPBN 2017", di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/8/2016).

Fadli mengatakan, pembangunan infrastruktur sebenarnya baik dilakukan jika pemerintah memang mempunyai anggaran untuk itu.

Namun, ia menilai, pemerintah belum siap, apalagi di tengah krisis ekonomi global yang terjadi sekarang ini.

"Mestinya pemerintah evaluasi, terutama Presiden yang sangat ambisius bangun infrastruktur. Infrastruktur bagus kalau ada uangnya. Kalau enggak, kita utang terus," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Fadli juga mempertanyakan efek langsung dari berbagai pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat.

Ia menilai, dari apa yang dilihatnya saat berkunjung ke daerah pemilihan, keadaan ekonomi rakyat justru semakin sulit.

"Infrastruktur untuk siapa? Bangun pelabuhan, bangun kereta cepat untuk siapa? Sementara ekonomi rakyat tak berjalan," ujar dia.

Pada Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Kantor Presiden, Rabu (3/8/2016), pemerintah memutuskan memangkas anggaran sampai dengan Rp 133,8 triliun.

Angka ini naik hampir tiga kali lipat jika dibandingkan dengan pemangkasan belanja tahap I beberapa waktu lalu yang hanya sekitar Rp 50 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beralasan pemotongan anggaran tersebut dilakukan untuk dua belanja.

Pertama, anggaran belanja kementerian lembaga yang pemotongannya mencapai Rp 65 triliun. Kedua, anggaran transfer daerah yang pemangkasannya mencapai Rp 68,8 triliun.

Sri mengatakan, kebijakan pemangkasan dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Salah satunya, perkiraan penerimaan pajak sepanjang tahun 2016.

"Perkiraannya, penerimaan negara tahun 2016 ini akan kurang Rp 219 triliun," kata Sri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com