Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut Sebut Demokrat DKI Gabung Koalisi Kekeluargaan Tanpa Sepengetahuan SBY

Kompas.com - 11/08/2016, 11:36 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul memastikan keikutsertaan Demokrat dalam Koalisi Kekeluargaan bukan atas instruksi ataupun restu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Ruhut menilai Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat DKI Jakarta-lah yang mengambil inisiatif untuk bergabung dengan Koalisi Kekeluargaan itu.

"Kalau ditanya apa SBY sudah tahu, ya belum dong. Aneh ini, apa koalisi, siapa yang dicalonkan juga belum jelas," kata Ruhut saat dihubungi, Kamis (11/8/2016).

Ruhut mengatakan, hingga kini Majelis Tinggi DPP Demokrat yang dipimpin SBY bahkan belum mengambil keputusan apa pun terkait Pilkada DKI Jakarta, termasuk membentuk koalisi.

"Beberapa daerah ada yang sudah ada keputusan, seperti Banten, tetapi DKI belum dong," kata dia.

Ruhut pun menilai Koalisi Kekeluargaan yang dibentuk oleh tujuh partai di DKI ini hanyalah upaya untuk melawan petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Apa pun keputusan yang nantinya diambil oleh koalisi ini, lanjut Ruhut, keputusan akhir sepenuhnya tetap ada di tangan SBY.

"Ke mana Demokrat menjatuhkan dukungan tetap di tangan Ketum. Itu amanat UU sama semua parpol begitu. Parpol itu hanya di tingkat pusat. Tingkat I dan II hanya kepanjangan tangan," kata anggota Komisi III DPR ini.

Selain Demokrat, enam partai lain yang ada dalam Koalisi Kekeluargaan ialah PDI-P, Gerindra, PPP, PKS, PKB, dan PAN.

Sama halnya dengan Demokrat, keputusan enam parpol lain untuk membentuk koalisi baru diambil di tingkat DPW.

(Baca juga: Megawati Tak Pernah Instruksikan PDI-P Gabung Koalisi Kekeluargaan)

Adapun tiga parpol lainnya, yakni Partai Golkar, Nasdem, dan Hanura, sudah sepakat untuk mendukung petahana Basuki Tjahaja Purnama.

Kompas TV 7 Parpol Berkoalisi untuk Lawan Koalisi Ahok?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com