Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Tunggu Keseriusan PDI-P Calonkan Risma pada Pilkada DKI

Kompas.com - 11/08/2016, 05:21 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyambut baik inisiatif Dewan Pimpinan Daerah PKB DKI Jakarta yang memutuskan bergabung dengan Koalisi Kekeluargaan.

Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Daniel Johan mengatakan, usai koalisi terbentuk, pihaknya menunggu keseriusan PDI Perjuangan dalam mengusung Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

"Kalau dari PKB kami menunggu keseriusan PDI-P untuk mencalonkan Risma," tutur Daniel saat dihubungi, Rabu (10/8/2016).

Adapun mengenai pernyataan Politisi Partai Golkar Nusron Wahid yang memperkirakan bahwa koalisi kekeluargaan tak akan bertahan lama karena dibentuk hanya berlandaskan emosi, Daniel membantah.

Menurut dia, pembentukan Koalisi Kekeluargaan berlandaskan kehendak bersama. Namun, ia tak menjamin koalisi tersebut tak dapat pecah.

Terutama jika calon gubernur yang diusung PDI-P nantinya tak disepakati partai anggota koalisi lainnya.

Enam partai lainnya akan menunggu hingga satu minggu sebelum jadwal pendaftaran kepala daerah ditutup.

"Artinya partai lain tidak akan menunggu PDI-P. Akan melakukan komunikasi politik," tutur Wakil Ketua Komisi IV DPR itu.

(Baca juga: PDI-P Berusaha Bentuk Koalisi Besar pada Pilkada DKI)

Tujuh partai politik membuat gebrakan terkait Pilkada DKI Jakarta 2017 pada Senin (8/8/2016) kemarin. Mereka menyepakati untuk membentuk "Koalisi Kekeluargaan".

Tujuh partai politik itu adalah PDI-P, Gerindra, PKS, PPP, Demokrat, PKB dan PAN. Koalisi itu diakui didasari oleh persamaan persepsi terkait pemimpin Jakarta di masa mendatang dan sepakat tak lagi mendukung bakal calon petahana, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. 

Pelaksana tugas Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta, Bambang DH menuturkan ada tujuh kriteria pemimpin Jakarta menurut Koalisi Kekeluargaan.

(Baca: Samakan Persepsi, Ini Tujuh Kriteria Pemimpin Jakarta Menurut "Koalisi Kekeluargaan")

Tujuh kriteria itu, yakni arif, bijaksana, beradab, santun, beretika, bersih dan cerdas. Kriteria itu merupakan usulan dari setiap partai politik dalam pertemuan di Restoran Bunga Rampai, Jakarta Pusat, Senin (8/8/2016) kemarin. 

"Tidak bicara orang per orang tapi kami berhasil formulasikan kriteria, seperti apa pemimpin Jakarta yang akan diperjuangakan untuk dipilih warga Jakarta," kata Bambang. 

Kompas TV 7 Parpol Berkoalisi untuk Lawan Koalisi Ahok?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com