BrandzView
Konten ini merupakan kerja sama Kompas.com dengan Mahkamah Konstitusi

Resmi, Indonesia Jadi Sekretariat Tetap Asosiasi MK Se-Asia!

Kompas.com - 10/08/2016, 23:33 WIB
Sri Noviyanti

Penulis

NUSA DUA, KOMPAS.com – Board of Members Meeting (BoMM) 3rd Congress Association of Asian Consitutional Court and Equivalent Institutions (AACC), Rabu (10/8/2016), memutuskan Indonesia menjadi sekretariat tetap asosiasi mahkamah konstitusi dan lembaga sejenis se-Asia ini.

“Nah tadi saat pertemuan Board of Members Meeting (BoMM) sudah diputuskan bahwa Indonesia resmi menjadi sekretariat tetap AACC di bidang Perencanaan dan Koordinasi,” ujar Ketua Mahikamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat, seusai BoMM.

Sebelumnyasudah menguat, usulan Indonesia menjadi lokasi sekretariat tetap AACC. Mayoritas anggota asosiasi merekomendasikan Indonesia menjadi sekretariat tetap ini pada pertemuan para sekretaris jenderal anggota AACC, Selasa, (9/8/2016).

Menurut para delegasi, Indonesia memiliki perencanaan dan koordinasi baik.  

Seperti pembicaraan dalam pertemuan para sekretaris jenderal, Indonesia akan menjadi sekretariat tetap bersama Korea Selatan. Negara itu dianggap punya keunggulan di bidang penelitian dan pengembangan.

“Kami sudah sepakat, bentukannya berupa sekretariat bersama,” tambah Arief.

Siapkah?

Sebelumnya, ada tiga negara yang menyatakan siap menjadi lokasi kedudukan tetap sekretariat tersebut. Indonesia, Korea Selatan, dan Turki adalah tiga negara tersebut.

KOMPAS.com/SRI NOVIYANTI Board of Members Meeting anggota Asosiasi Mahkamah Konstitusi Asia dan Lembaga Sejenis (Association of Asian Consitutional Court and Equivalent Institutions atau AACC) berfoto, Rabu (10/8/2016).

Namun, usulan mayoritas delegasi condong pada dua negara, yaitu Indonesia dan Korea. Selatan. Selain dinilai memiliki kemampuan khusus, dua negara ini juga dianggap berpengalaman memegang kendali AACC.

Baik Indonesia maupun Korea Selatan pernah menjadi Presiden AACC.

Ditemui usai pertemuan sekretaris jenderal MK negara anggota AACC, Sekretaris Jenderal MK Guntur Hamzah menyatakan, Indonesia memang sudah terbukti siap. Hal itu dibuktikan dengan beberapa acara AACC yang diselenggarakan di sini.

“Indonesia pernah memfasilitasi empat kali pertemuan sekretaris jenderal, lalu dua kali BoMM. Kemudian tiap tahunnya diadakan short course di sini (Indonesia),” tutur Guntur, Selasa (10/8/2016).

Penilaian tentang kemampuan Indonesia dalam perencanaan dan koordinasi bermula dari kegiatan-kegiatan itu.

Sementara itu, delegasi Korea Selatan juga menyatakan kesiapan bersama Indonesia menjadi sekretariat tetap.

Ketua MK Korea Selatan Han Chul Park mengatakan, dalam rencana menengah dan panjang bahkan mahkamah konstitusi negaranya akan akan membuat beberapa proyek terkait bidang penelitian dan pengembangan.

KOMPAS.com/SRI NOVIYANTI Ketua Mahkamah Konstitusi asal Korea Selatan Han Chul Park saat pertemuan Board of Members Meeting (BoMM) di Nusa Dua, Bali, Rabu (10/8/2016).

“Contohnya, kami tahu sistem MK tiap negara berbeda. Maka, kami akan melakukan penelitian bersama untuk memenuhi hak konstitusional warga negara. Kami fokus pada pemenuhan hak asasi manusia dan berkomitmen mewujudkan demokrasi,” papar Park.

Rencananya, lanjut Park, akan ada simposium dengan tema Undang-undang Dasar dan konstitusionalisme akan mereka gelar pada awal 2017.

Sebelumnya, mayoritas delegasi negara anggota pada saat pertemuan para sekretaris jenderal MK sepakat merekomendasikan Indonesia dan Korea sebagai sekretariat tetap. Satu-satunya negara yang tidak sepakat adalah Turki.

Delegasi Turki berpendapat, sekretariat tetap di lebih dari satu negara tidak akan efektif karena rentan menimbulkan ambiguitas.

Usulan Turki tidak dikabulkan oleh forum. Meski demikian, Turki didaulat menjadi divisi pusat pelatihan dan pendidikan untuk mendukung dua negara yang sudah dipilih sebagai sekretariat tetap.

“Turki kami beri peran karena ia memang unggul di bidang pusat pelatihan dan pendidikan. Acara summer school di sana sudah terbukti bagus,” kata Guntur usai pertemuan BoMM.


Terkini Lainnya

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com