Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Serikat Petani Nyatakan Dukungan terhadap Haris Azhar

Kompas.com - 09/08/2016, 18:49 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah serikat petani berkumpul menyatakan dukungan terhadap Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar.

Mereka menolak upaya kriminalisasi terhadap Haris yang dinilai melakukan pencemaran nama baik. Haris dilaporkan Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri dan TNI kepada Bareskrim Polri karena mengungkap "curhat" Freddy Budiman, bandar narkoba yang telah dieksekusi mati.

Dalam ceritanya kepada Haris, Freddy mengungkapkan adanya keterlibatan aparat penegak hukum dalam peredaran narkoba yang dilakukannya.

Perwakilan Serikat Tani Indramayu, Asep Maulana mempertanyakan sikap penegak hukum yang melaporkan Haris. Ia pun mendorong Presiden Joko Widodo untuk menginvestigasi "curhat" Freddy Budiman.

"Saya rasa negara harus hadir di situ, bukan kriminalisasi," kata Asep di Kantor Konsorsium Pembaruan Agraria, Jakarta, Selasa (9/8/2016).

(Baca: Minta Tiru Presiden Filipina, Haris Azhar Tantang BNN Ungkap “Pelabuhan Tikus” dan Nama Gembong Narkoba)

Asep mengatakan kriminalisasi juga dialami oleh para petani. Ia bercerita aparat negara di desanya merebut tanah dari petani dan dijual kembali ke perusahaan.

Hal serupa juga dialami oleh perwakilan Serikat Petani Majalengka, Jajang Mulyana. Jajang bersama delapan orang lainnya dibawa ke Polsek Kertajati karena dituduh merusak hutan.

Sementara itu, perwakilan Serikat Petani Karawang, Engkos Koswara menilai kriminalisasi terhadap Haris menambah rentetan panjang atas daftar kriminalisasi yang terjadi di Indonesia, diantaranya banyak dialami oleh petani.

"Saya mewakili Serikat Petani Karawang mengutuk sekeras-kerasnya atas kriminalisasi terhadap Haris. Saya ingin menyerukan gerakan petani Indonesia, bahu-membahu membantu, lawan kriminalisasi dengan perlawanan yang nyata," ucap Engkos.

(Baca: 130 Pengacara Siap Bela Haris Azhar)

Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia, Muhammad Nurudin menuturkan kelompoknya menolak segala pendekatan militer terhadap apa yang disampaikan Haris sebagi masyarakat sipil.

"Karena bukan jamannya lagi. Bukan waktunya Indonesia dikelola dengan pendekatan seperti itu. Pendekatan militerlah yang menyebabkan kemampuan bersuara dibungkam," kata Nurudin.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh beberapa serikat petani yang menyatakan dukungannya kepada Haris. Diantsranya Serikat Tani Indramayu, Serikat Petani Majalengka, Serikat Petani Karawang, Aliansi Petani Indonesia dan Konsorsium Pembaruan Agraria.

Kompas TV BNN Akan Buktikan Kebenaran Informasi Haris Azhar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com