Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minta Tiru Presiden Filipina, Haris Azhar Tantang BNN Ungkap “Pelabuhan Tikus” dan Nama Gembong Narkoba

Kompas.com - 08/08/2016, 20:57 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, Haris Azhar berharap, agar Badan Narkotika Nasional (BNN) dapat memanfaatkan besarnya jumlah penduduk Indonesia di dalam upaya pemberantasan narkoba.

Salah satunya, dengan membuka informasi jalur “pelabuhan tikus” dan identitas bandar narkoba besar yang masih berkeliaran.

“Dengan momentum apa yang terjadi di Filipina, saya mau mengajak BNN. Berani enggak BNN buka di mana saja lokasi pelabuhan tikus yang biasa digunakan sebagai lokasi penyelundupan narkoba,” kata Haris di Kantor Seknas Peradi, Senin (8/8/2016).

“Rakyat Indonesia itu jumlahnya lebih dari 240 juta orang. Ajak dong berpartisipasi untuk membongkar pelabuhan itu,” lanjut dia.

(Baca: Ada Petugas BNN Protes Kamera CCTV Dipasang di Sel Freddy Budiman)

Selain itu, Haris menilai, BNN selama ini masih kurang transparan di dalam upaya pemberantasan narkoba. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, BNN kerap mengungkap adanya narkoba jenis baru yang diperoleh dari hasil penangkapan seorang bandar.

Namun, lanjut dia, BNN tidak pernah mengungkap secara gamblang, bagaimana dan dari mana jalur masuk narkoba itu. Selain itu, juga tidak diungkap siapa saja pihak yang menjadi penyuplai narkoba tersebut.

“Meski masih dalam tahap pengejaran, setidaknya bisa diungkap siapa gembongnya, bagaimana ciri-cirinya. Sehingga, kita bisa juga membantu,” kata dia.

(Baca: Mantan Kalapas Nusakambangan Akui Pernah Ditawari Uang oleh Freddy Budiman)

Sebelumnya, Presiden Filipina Rodrigo Duterte berencana memublikasikan nama-nama pejabat negara yang terlibat dalam perdagangan narkotika. Meski demikian, pemerintah Filipina memberi kesempatan kepada para pejabat yang namanya dipublikasikan untuk membersihkan nama mereka.

"Demi Tuhan, kalian akan terkejut melihat daftar itu. Presiden akasn membeberkan nama 27 politisi lokal itu dalam waktu dekat," kata Salvador Panelo, penasihat hukum Duterte dua hari lalu.

(Baca: Jokowi Minta "Curhat" Freddy Budiman Jadi Koreksi Diri Aparat)

Bulan lalu, Presiden Duterte menyebut lima jenderal polisi terlibat dalam peredaran narkoba di Filipina. Kelima jenderal itu, tiga di antaranya masih aktif berdinas, membantah semua tuduhan yang dilontarkan Duterte.

Kepolisian Filipina mengatakan, sejak Duterte berkuasa setidaknya 400 tersangka pengedar narkotika tewas. Di sisi lain, 4.500 orang ditahan dan 585.805 orang lainnya menyerah. Namun, angka ini belum mencakup tersangka pengedar yang tewas dibunuh kelompok-kelompok massa non-kepolisian.

Kompas TV BNN Periksa Mantan Kalapas Nusakambangan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com