Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klarifikasi Pidato Jokowi, Sri Mulyani Luruskan Tak Semua Daerah Harus Segera Gunakan APBD

Kompas.com - 05/08/2016, 12:35 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklarifikasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa semua daerah harus segera mengeluarkan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang tersimpan di bank.

Sri Mulyani menjelaskan, saat ini ada daerah yang sektor swastanya minim sehingga perekonomian di daerah itu sangat bergantung pada APBD yang sudah dibelanjakan.

Namun, ada juga daerah yang sektor swastanya sudah maju sehingga perekonomian dapat bergerak tanpa harus bergantung APBD, salah satunya DKI Jakarta.

"Kalau daerah seperti di DKI Jakarta ini, mungkin APBD-nya hanya satu bagian saja dibandingkan dengan aktivitas swasta dan masyarakat yang luar biasa banyak. Jadi ini mungkin tidak sangat mengganggu, tidak menjadi betul-betul motor yang sangat dibutuhkan," kata Sri Mulyani, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (4/8/2016).

Hal yang dimaksud Jokowi agar anggaran segera digunakan, lanjut Sri, adalah daerah-daerah dengan sektor swastanya minim.

(Baca: Sri Mulyani: Kami Tak Bermaksud Permalukan Kepala Daerah)

Jika daerah seperti ini tak menggunakan APBD yang sudah disediakan dengan baik, Presiden khawatir perekonomian akan terganggu.

"Ini betul-betul agar uang yang dikumpulkan dan kemudian disalurkan itu bisa digunakan setepat mungkin khususnya bagi masyarakat miskin supaya mereka bisa mendapat manfaat. Itu mungkin klarifikasi yang paling penting," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Sebelumnya, Jokowi blakblakan merinci ada sepuluh pemerintah provinsi yang paling malas menyerap anggaran karena dana yang mengendap di bank daerah cukup besar.

(Baca: "Bisikan" Sri Mulyani yang Bikin Jokowi Blakblakan...)

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat mengikuti rapat Koordinasi Nasional VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah di sebuah hotel di Jakarta, Kamis (4/8/2016).

Kepala daerah yang pertama kali ditegur oleh Jokowi adalah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sebab, serapan anggaran di DKI Jakarta terendah dari semua provinsi yang ada.

"Pak Ahok duitnya memang gede, tetapi nyimpennya juga gede. Masih ada Rp 13,9 triliun (dana yang tersimpan). Ini harus dikeluarkan," kata Jokowi, yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sembilan provinsi lain yang juga disebut Jokowi yakni Jawa Barat (Rp 8,034 triliun), Jawa Timur (Rp 3,9 triliun), Riau (2,86 triliun), Papua (Rp 2,59 triliun), Jawa Tengah (Rp 2,46 triliun), Kalimantan Timur (Rp 1,57 triliun), Banten (Rp 1,52 triliun), Bali (Rp 1,4 triliun), dan Aceh (Rp 1,4 triliun).

Jokowi juga mengungkapkan, kabupaten dan kota yang memiliki serapan anggaran terendah hingga angka inflasi yang tinggi.

Jokowi mengaku diberi saran oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membuka semua data itu.

"Kalau sudah blakblakan gini gimana rasanya? Saya sudah dibisiki Menkeu, 'Pak diungkap saja, Pak'. Ya diungkap," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com