Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto: Biarkan Saja Abu Sayyaf "Ngomong", Indonesia Tak Bisa Disetir

Kompas.com - 04/08/2016, 13:10 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, Pemerintah Indonesia tidak akan menggubris desakan dari kelompok bersenjata Abu Sayyaf terkait tenggat waktu untuk membayar tebusan 10 warga negara Indonesia yang disandera.

Wiranto menegaskan, sebagai negara yang berdaulat, Indonesia tidak akan bisa dikendalikan oleh siapapun, termasuk oleh kelompok Abu Sayyaf.

"Biarkan saja mereka ngomong apa. Jangan sampai Indonesia disetir oleh mereka," ujar Wiranto usai menghadiri acara pembukaan rakornas tim Pengendalian Inflasi Daerah, di Jakarta, Kamis (4/8/2016).

Wiranto menuturkan, saat ini Pemerintah tengah fokus pada operasi pembebasan sandera bersama pemerintah Filipina.

Pemerintah tidak akan menanggapi ancaman yang dilontarkan oleh pihak Abu Sayyaf terkait permintaan tebusan sandera.

"Pemerintah yang berdaulat masa disetir sama perampok-perampok itu, yang penting operasi pembebasan sandera terus berjalan," kata Wiranto.

Sebelumnya, kelompok Al Habsyi Misaya, salah satu faksi bersenjata Filipina, Abu Sayyaf, mengancam akan membunuh empat ABK kapal tunda Charles, jika tuntutan uang tebusan mereka tidak dipenuhi perusahaan.

 

"Saya dihubungi orang yang mengaku dari kelompok Al Habsy Misaya, mengancam akan membunuh kru kapal tunda Charles satu per satu jika tuntutan uang tebusan mereka tidak dipenuh," ujar istri Ismail, Mualim I kapal tunda Charles, Dian Megawati, di Samarinda, Rabu (27/7/2016). (Baca: Keluarga Korban Khawatirkan Kesehatan WNI yang Disandera Abu Sayyaf)

Ia mengaku pertama kali ditelepon orang yang mengaku dari kelompok Al Habsy, sekitar pukul 17.17 WITA, Selasa (26/7/2017).

"Orang yang menelpon itu menggunakan bahasa Inggris dan menyampaikan uang tebusan terhadap empat kru kapal tunda Charles yang mereka Tawan sebesar Rp 250 juta peso atau sekitar Rp 69 miliar," kata dia. 

(baca: Datangi Kedubes Filipina, Pengunjuk Rasa Desak Pembebasan WNI)

"Setelah menelpon, saya kembali mendapat pesan singkat melalui telepon genggam saya dari nomor Filipina yang kembali menegaskan uang tebusan empat ABK kapal tunda Charles yang mereka minta, yakni 250 juta Peso. Pada pesan singkat berbahasa Inggris itu, mereka menyampaikan agar pesan tersebut juga disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan media," tutur Megawati.

Kompas TV Melawan Aksi Pembajakan & Penyanderaan Abu Sayyaf
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com