Ketua DPR Ingin KPU Tetap Konsultasikan PKPU dengan DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Ade Komarudin menanggapi keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan tiga peraturan KPU (PKPU) meski belum dikonsultasikan dengan pemerintah dan Komisi II DPR. 

Menurut Ade, KPU tetap perlu mengonsultasikan draf PKPU dengan DPR agar tidak menemui kesulitan dalam pengimplementasiannya. 

"Walaupun peraturan KPU itu tidak ada kewajiban untuk mendapatkan persetujuan DPR, tapi sebaiknya dkonsultasikan," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/8/2016).

(Baca: Cegah Politik Uang, PKPU Atur Dana Transportasi Tak Diberi dalam Bentuk Uang)

Jika alasan KPU karena PKPU mendesak untuk segara dirampungkan sementara DPR reses, Ade mengatakan konsultasi bisa dilakukan pada masa persidangan selanjutnya.  

"16 Agustus kan kami buka lagi masa persidangan sebaiknya pas kerja pertama, disampaikan di DPR," tutur Politisi Partai Golkar itu.

Tiga PKPU, yang merupakan turunan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota itu adalah PKPU terkait Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada 2017, lalu PKPU Pencalonan, dan PKPU Pilkada di daerah khusus, yaitu Aceh, DKI Jakarta, Papua, dan Papua Barat.

Ketiga PKPU itu kemudian diserahkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diundangkan. Ketua KPU Juri Ardiantoro menyadari bahwa pihaknya harus berkonsultasi dulu dengan pemerintah dan DPR sebelum menetapkan PKPU.

Ini merupakan amanah dari UU No 10/2016 tentang Pilkada. Untuk itu, KPU pun telah menyerahkan lima rancangan PKPU ke DPR sejak Senin (25/7) untuk dikonsultasikan.

(Baca: ICW Usulkan Publikasi Laporan Dana Kampanye Diatur dalam PKPU)

Sementara ruang konsultasi baru diberikan DPR, 8-10 Agustus. Di sisi lain, KPU dihadapkan pada tahapan pencalonan perseorangan yang kian dekat. Tahapan untuk pilkada provinsi dimulai 3 Agustus, sedangkan untuk pilkada kabupaten/kota 6 Agustus.

Tahapan dimulai dengan penyerahan syarat dukungan pasangan bakal calon kepala/wakil kepala daerah ke KPU. Itu berarti tiga PKPU yang bakal jadi acuan pelaksanaan tahapan harus ditetapkan sebelum 3 Agustus.

"Jadi, PKPU baru akan dikonsultasikan ke DPR dan pemerintah setelah ditetapkan. Jika nanti dalam konsultasi ada masukan dari DPR atau pemerintah yang menyebabkan perubahan, dan KPU menyepakatinya, PKPU akan direvisi," ujarnya.