Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tuntutannya Dikabulkan Jokowi, Ini Komentar Pihak "Kartini Kendeng"

Kompas.com - 02/08/2016, 18:57 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gunritno, perwakilan petani dari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, mengaku puas tuntutannya dikabulkan oleh Presiden Joko Widodo.

Gunritno dan para petani lainnya yang kebanyakan perempuan, sudah berkali-kali melakukan demo di sekitar Istana, Jakarta, untuk memprotes pembangunan pabrik semen di wilayah mereka yang dianggap dapat merusak lingkungan sekitar.

Aksi para petani yang disebut "kartini kendeng" di depan Istana dengan mengecor kaki mereka ini akhirnya menarik perhatian Kepala Negara.

(baca: Belenggu Semen di Kaki "Kartini Kendeng" Dibuka atas Permintaan Jokowi)

Jokowi menerima mereka di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/8/2016) sore, dan memutuskan pemerintah akan melakukan kajian lingkungan hidup strategis di pegunungan Kendeng.

Selama kajian dilakukan, maka pabrik semen dilarang untuk beroperasi.

"Intinya karena sudah ada kesepakatan dengan Pak Jokowi saya harap ini bisa segera dimulai ditindaklanjuti secepatnya. Semua pabrik semen izinnya harus dihentikan. Kajian lingkungan hidup strategis harus segera dimulai," kata Gunritno usai bertemu dengan Jokowi di Istana.

Kristian Erdianto Cor semen yang membelenggu kaki sembilan petani perempuan dari Pegunungan Kendeng akhirnya dibongkar. Pembongkaran cor semen tersebut dilakukan setelah terdengar kabar bahwa Presiden Joko Widodo akan mengirinkan perwakilan untuk bertemu dengan sembilan perempuan tersebut di seberang Istana Negara.
Kajian akan dilakukan di bawah koordinasi Kepala Staf Kepresidenan. Kajian akan melibatkan berbagai instansi mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM hingga pemerintah daerah setempat.

(baca: Diprotes "Kartini Kendeng" soal Pendirian Pabrik, Ini Jawaban PT Indocement)

Gunritno mengatakan, jika kajian tidak segera dimulai, maka akan semakin banyak permasalahan yang muncul.

Operasi tambang yang dilakukan pabrik semen dikhawatirkan akan merusak tata kelola air di wilayah itu.

Selain itu juga akan membuat lahan petani semakin menyempit yang berujung pada hilangnya mata pencaharian.

"Kalau program Jokowi soal kedaulatan pangan di Indonesia, tidak bisa tanpa lahan yang cukup. Sementara pabrik semen mengancam penciutan lahan tersebut," ucap Gunritno.

(baca: PT Semen Sayangkan Aksi 9 "Kartini Kendeng" Mengecor Kaki Sendiri)

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki memperkirakan kajian lingkungan hidup strategis di wilayah pegunungan kendeng akan memakan waktu selama satu tahun.

Ia memastikan selama kajian itu, pabrik semen di sana dilarang melakukan ekspolitasi tambang.

"Hasil kajian nanti akan jadi rujukan bagi kita semua dalam mengambil keputusan," ucap Teten.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com