Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Indonesia Duitnya Banyak, Ada di Bawah Bantal, Ada yang di Luar Negeri

Kompas.com - 01/08/2016, 19:49 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat informasi bahwa uang warga negara Indonesia yang disimpan di luar negeri berjumlah fantastis. Oleh karena itu, ia meminta warga negara Indonesia (WNI) untuk memanfaatkan Undang-Undang Pengampunan Pajak.

"Negara kita, Indonesia, itu duitnya banyak. Ada yang disembunyikan di bawah bantal, di bawah kasur, ada yang disimpan di luar negeri," ujar Jokowi saat memberikan sosialisasi UU Tax Amnesty di depan 10.000 pelaku usaha di JI-EXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (1/8/2016).

(Baca: Sri Mulyani Stop Semua Proses Pemeriksaan Pidana Pajak Demi "Tax Amnesty")

Ada dua versi informasi yang didapatkan Jokowi. Versi pertama, uang warga Indonesia yang berada di luar negeri mencapai Rp 11.000 triliun. Versi kedua, jumlahnya lebih dari itu.

Oleh sebab itu, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Pemerintah memberikan fasilitas bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mengembalikan dana-dana tersebut ke dalam negeri.

"Undang-undang itu untuk memberikan kepastian hukum, payung hukum, agar yang memiliki uang tadi yakin kalau mendeklarasikan aset, repatriasi, uangnya masuk, tidak ada sanksi," ujar Jokowi.

(Baca: Saat Jokowi Minta Kapolri dan Jaksa Agung Yakinkan 10.000 Pengusaha soal "Tax Amnesty")

Dengan program Tax Amnesty, uang tersebut akan diinvestasikan ke dalam sejumlah sektor. Jokowi juga yakin peluang keuntungan investasi di Indonesia akan jauh lebih besar ketimbang di luar negeri jika wajib pajak merepatriasi harta mereka.

"Dibawa ke sini enggak akan berkurang serupiah pun kalau diinvestasikan. Bahkan peluang yang ada di Indonesia lebih baik dari sisi return jika dibandingkan luar negeri. Saya yakin itu," ujar Jokowi.

Ada banyak sektor yang dapat dimasuki oleh dana hasil repatriasi itu mulai dari Surat Berharga Negara (SBN), Surat Utang Negara (SUN), Obligasi BUMN hingga investasi langsung, seperti pelabuhan, jalur kereta, bandar udara, perumahan rakyat, pengembangan industri kelautan dan sebagainya.

(Baca: Jokowi Prediksi Peserta "Tax Amnesty" Melonjak pada Awal September 2016)

Selain itu, ada pula proyek pengembangan tempat wisata di 10 lokasi di Indonesia antara lain, Wakatobi, Candi Borobudur, Wisata Danau Toba, Pulau Komodo dan Tanjung Lesung.

"Jadi, keinginan kita, marilah kita bawa uang itu untuk bisa bermanfaat bagi rakyat, bangsa dan negara kita. Karena kita semua hidup di Indonesia, makan di Indonesia, tinggal di Indonesia mencari rezeki di Indonesia," ujar dia.

Kompas TV Pengampunan Pajak Akan Dimulai Senin Depan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sudirman Said Sebut 'Dissenting Opinion' 3 Hakim MK Jadi Catatan Pengakuan Kejanggalan Pilpres 2024

Sudirman Said Sebut "Dissenting Opinion" 3 Hakim MK Jadi Catatan Pengakuan Kejanggalan Pilpres 2024

Nasional
Pimpinan MPR: Mooryati Soedibyo Sosok Inspiratif Perempuan Indonesia

Pimpinan MPR: Mooryati Soedibyo Sosok Inspiratif Perempuan Indonesia

Nasional
Anies-Muhaimin Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Sebagai Pemenang Pilpres 2024

Anies-Muhaimin Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Sebagai Pemenang Pilpres 2024

Nasional
AHY: Selamat Pak Prabowo-Gibran, Presiden Terpilih 2024-2029

AHY: Selamat Pak Prabowo-Gibran, Presiden Terpilih 2024-2029

Nasional
Apresiasi Putusan MK, AHY: Kami Tahu Beban dan Tekanan Luar Biasa

Apresiasi Putusan MK, AHY: Kami Tahu Beban dan Tekanan Luar Biasa

Nasional
Di Hannover Messe 2024, Pertamina Patra Niaga Paparkan Upaya Pemerataan Energi Indonesia

Di Hannover Messe 2024, Pertamina Patra Niaga Paparkan Upaya Pemerataan Energi Indonesia

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, Sudirman Said: Tim yang Kalah Harus Hormati Putusan MK

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, Sudirman Said: Tim yang Kalah Harus Hormati Putusan MK

Nasional
Cuti, AHY Akan Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Cuti, AHY Akan Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Nasional
Persiapkan Leaders’ Retreat, Menlu Singapura Temui Menko Airlangga Bahas Kerja Sama dan Isu Strategis

Persiapkan Leaders’ Retreat, Menlu Singapura Temui Menko Airlangga Bahas Kerja Sama dan Isu Strategis

Nasional
Pesan Terakhir Pria yang Ditemukan Tewas di Kontrakan Depok, Minta Jasadnya Dikremasi

Pesan Terakhir Pria yang Ditemukan Tewas di Kontrakan Depok, Minta Jasadnya Dikremasi

Nasional
Profil Mooryati Soedibyo: Mantan Wakil Ketua MPR dan Pendiri Mustika Ratu yang Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Profil Mooryati Soedibyo: Mantan Wakil Ketua MPR dan Pendiri Mustika Ratu yang Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Pendiri Mustika Ratu, Mooryati Soedibyo, Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Pendiri Mustika Ratu, Mooryati Soedibyo, Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com