Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI Akan Usut Dugaan Jenderal Bekingi Pengiriman Narkoba Freddy Budiman

Kompas.com - 31/07/2016, 06:06 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan menelusuri pengakuan terpidana mati, Freddy Budiman, kepada aktivis HAM, Haris Azhar, soal dugaan keterlibatan TNI dalam peredaran narkoba.

Freddy mengaku sempat mengantarkan narkoba dengan menggunakan fasilitas mobil dinas seorang jenderal TNI.

"Ya di cek saja nanti kebenarannya. Kalau itu, pasti kami proses," ujar Gatot usai menghadiri acara perayaan 40 tahun pernikahan SBY dan Ani yang diselenggarakan di Djakarta Theater, Sarinah, Jakarta Pusat, Sabtu (30/7/2016).

Kendati akan menelusurinya, Gatot mengaku tak akan mencoba mengklarifikasi informasi itu kepada Haris yang menjadi Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras).

(Baca: Kontras Ungkap "Curhat" Freddy Budiman soal Keterlibatan Oknum Polri dan BNN)

"(LSM) Lembaga hukum bukan? Apa hubungannya? Kan begitu. Saya akan bekerja sama dengan hukum," kata dia.

Selain menyebut adanya oknum jenderal bintang II dalam pengiriman narkoba oleh Freddy, Haris juga menyebut ada keterlibatan oknum Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polri.

Menanggapi itu, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan bahwa Polri telah mengagendakan pertemuan dengan Koordinator Kontras, Haris Azhar, terkait tulisan dia tentang Freddy Budiman, terpidana mati narkotika yang dieksekusi pada Jumat (29/7/2016) dini hari.

(Baca: Ini Alasan Haris Azhar Baru Ungkap "Curhat" Freddy Budiman Sekarang)

Boy mengaku bahwa Polri telah menghubungi Haris dan mengajaknya berdiskusi untuk mendalami tulisan Haris yang menyatakan Freddy hanya bagian dari permainan bandar besar narkotika dengan petinggi Polri dan BNN turut terlibat di dalamnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas BNN Komisaris Besar Slamet Pribadi mengatakan, BNN akan menindak tegas jika ada oknum anggotanya terlibat dalam bisnis narkoba Freddy.

Kompas TV Kontras: Freddy Budiman Gelontorkan Uang ke Polisi & BNN

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com