Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Baswedan: Bukan karena Kinerja Saya, Presiden Pasti Punya Kepentingan Lain

Kompas.com - 29/07/2016, 08:06 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mencopot Anies Baswedan dari jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Rabu (27/7/2016) lalu. Anies dicopot bersama tujuh menteri Kabinet Kerja lainnya.

Pencopotan Anies ini lalu mengundang reaksi netizen. Dari delapan menteri yang dicopot, pencopotan Anies-lah yang paling dipertanyakan, mengapa Anies diganti?

Kepada Kompas.com di kediamannya di bilangan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis (28/7/2016), Anies tidak banyak berkomentar soal spekulasi alasan mengapa Presiden mencopot dirinya.

Namun, dengan tegas ia menampik jika pencopotan disebut-sebut lantaran kementeriannya tidak memiliki prestasi alias kinerja yang baik.

(Baca: Detik-detik Anies Baswedan Dicopot...)

"Jadi ini bukan karena kinerja saja, tetapi mungkin ada kepentingan lain yang harus diakomodasi, mungkin ya. Ada keperluan lain yang mengharuskan ada orang berbeda di tempat saya dahulu. Saya percaya apa yang dilakukan Presiden untuk memastikan pemerintahan berjalan baik," ujar Anies.

Ia menegaskan, kementeriannya telah mencapai hasil yang baik, meski diakui memang masih ada kekurangannya.

Lantas, apa saja prestasi Anies dalam mengembangkan dunia pendidikan tanah air semasa menjadi menteri?

Dari KIP hingga Gerakan Antar Anak Sekolah

Pertama, distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP). Meski diakui sempat tertahan pendistribusiannya, Anies menyebutkan, distribusi KIP tahun 2015 dan 2016 kepada peserta didik terbilang sukses.

"Tahun lalu (2015), target peserta didik yang menerima KIP itu ada 17,9 juta. Namun kami berhasil membagikan 19,1 juta anak. Sementara tahun ini, target distribusinya sama dan sudah didistribusikan 93 persen," ujar Anies.

(Baca: Survei: "Netizen" Sambut Positif Sri Mulyani dan Sedih Anies Baswedan Diganti)

Adapun, keterlambatan distribusi KIP sempat terjadi di awal. Hal itu lantaran Kemendikbud mesti menunggu data jumlah peserta didik yang berhak menerima KIP dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Di awal, Presiden memang sempat tanya, kenapa KIP enggak jalan, saya bilang nunggu data BPS. Namun begitu data BPS ada, kami langsung bergerak, bahkan melampaui target di tahun lalu," ujar Anies.

Kedua, terkait masa orientasi siswa (MOS). Sebelumnya,  MOS di setiap sekolah dijadikan ajang perpeloncoan peserta didik. Di sela itu, kerap muncul aksi kekerasan. Pemerintah pun cenderung membiarkan hal itu terjadi.

(Baca: Pagi di Rumah Anies Baswedan, Sehari Setelah Tak Jabat Menteri...)

Begitu Anies menjabat sebagai Mendikbud, ia 'galak' kepada sekolah yang masih menerapkan MOS. Ia menerbitkan surat edaran ke seluruh sekolah untuk mengantisipasi perpeloncoan itu.

Anies juga membuat laman khusus sebagai sarana melapor bagi orang tua yang anaknya menjadi korban perpeloncoan. Hasilnya, menurut Anies, maksimal.

"Tahun ini nol yang meninggal dunia selama hari-hari pertama tahun ajaran baru. MOS dihapus, kekerasan dihapus juga. Kalau perpeloncoannya masih adalah satu dua yang melapor, tapi sudah enggak kelihatan lagi anak sekolah itu kayak badut. Revolusi mental itu jalan," ujar Anies.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Nasional
Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com