Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini yang Dilakukan Pemerintah untuk Mengantisipasi BPJS Palsu

Kompas.com - 28/07/2016, 18:19 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayan (Kemenko PMK) Puan Maharani mengatakan, hasil rapat rapat koordinasi terkait BPJS Kesehatan palsu akan mendorong peningkatan sosialisasi kartu hingga ke level paling bawah.

BPJS juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menentukan langkah-langkah sosialisasi pendaftaran kartu BPJS tersebut agar lebih efektif dan efisien.

"Dan saya juga sudah minta sama Kemendagri untuk bisa memberikan arahan ke seluruh kepala daerah," ujar Puan, di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (28/7/2016).

Dengan cara ini, dia berharap, masyarakat bawah juga bisa tahu bagaimana cara mendaftar program BPJS.

"Begitu juga kalau ada masalah mereka tidak terbohongi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," kata dia.

Puan mengatakan, secara teknis, sosialisasi BPJS akan didampingi oleh tim dari Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos.

Ke depan, pendalaman terhadap program ini juga akan terus dikaji agar semua berjalan lancar.

Puan menambahkan, pendamping PKH yang diterjunkan ke daerah nantinya tidak hanya menyosialisasikam manfaat BPJS, tetapi juga manfaat segala kartu yang menjadi program-program pemerintah.

"Manfaat perlindungan sosial dari KIS (Kartu Indonesia Sehat), saya masukkan juga KIP (Kartu Indonesia Pintar) atau semua penerima bantuan sosial dari pemerintah itu bisa mengetahui apa saja manfaat dan negara hadir untuk bisa memberikan manfaat," kata dia.

Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, saat ini pendamping PKH di seluruh Indonesia berjumlah 22.000 orang.

"Yang baru ini 9.000 sedang dibimtek (bimbingan teknis), yang lama 13.000," kata dia.

Sasaran pendampingan tim PKH adalah keluarga miskin, sehingga cukul tepat jika nantinya sosialisasi dilakukan oleh mereka.

Dengan demikian, antisipasi terjadi penipuan yang sama bisa dicegah.

"Jangan sampai mereka (warga) ingin mendapatkan benefit dari JKN (program Jaminan Kesehatan Nasional) lalu mereka tertipu oleh oknum yang mengatasnamakan BPJS sementara palsu. Nah, ini salah satu format yang diputuskan membantu sosialisasi di bawah," kata dia.

Sebuah rumah sakit di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menemukan kartu BPJS Kesehatan palsu dari seorang calon pasien pada Kamis lalu.

Kartu BPJS Kesehatan palsu itu ditemukan dari seorang warga yang hendak berobat di Rumah Sakit Cibabat, Cimahi.

Direktur Utama Rumah Sakit Cibabat Trias Nugrahadi menjelaskan, kartu BPJS palsu itu mirip dengan kartu BPJS Kesehatan asli.

Namun, nomor dan barcode (kode batang) pada kartu BPJS Kesehatan yang palsu tak terbaca oleh sistem sehingga proses pembayaran tak bisa dilakukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com