Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Wiranto Mau "Turun Gunung" Jadi Menko Polhukam

Kompas.com - 28/07/2016, 16:12 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wiranto mengungkapkan alasannya mau turun gunung dan bersedia menjadi Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan.

Ia mengaku hanya ingin membantu Presiden Joko Widodo untuk membangun pemerintahan yang lebih baik.

"Istilah 'turun gunung' itu terlalu naif-lah. Tatkala kita dibutuhkan untuk pengabdian yang total, di mana pun, kita laksanakan dengan baik dan ikhlas," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/7/2016).

Wiranto bertekad akan membangun politik amanah yang bisa mensejahterakan masyarakat, hukum yang bisa memunculkan kepastian, hingga keamanan yang bisa menyejukkan dan membuat rakyat merasa terlindungi.

Ia membantah bahwa penunjukannya sebagai Menko Polhukam ini sebagai barter karena dua menteri asal Partai Hanura yang dipimpinnya, Yuddy Chrisnandi dan Saleh Husin, dicopot oleh Jokowi.

Yuddy Chrisnandi dicopot dari posisi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Adapun Saleh Husin dicopot dari Menteri Perindustrian.

"Tidak ada copot-mencopot," kata dia. (Baca juga: Yuddy Anggap Jabatan untuk Wiranto Setara Dua Menteri)

Wiranto dianggap 'turun gunung' menjadi menteri karena punya daftar pengalaman panjang. Mulai dari karir di dunia militer hingga politik, Wiranto sudah pernah mengalaminya.

Di dunia militer, Wiranto pernah menjadi Panglima TNI pada 1997. Selain itu, Wiranto juga sempat menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan Kabinet Reformasi (1998-1999) dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Kabinet Abdurrahman Wahid (1999-2000).

Di dunia politik, Wiranto pun sudah merasakan asam garam. Puncaknya, dia menjadi pendiri dan Ketua Umum Partai Hanura.

Dia bahkan sempat menjadi calon presiden pada tahun 2004 dan calon wakil presiden pada Sidang Umum MPR tahun 1999 dan Pilpres 2009.

(Baca juga: Wiranto Jadi Menteri, "Turun Gunungnya" Sang Jenderal)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com