Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri-menteri "Untouchable" yang Aman dari "Reshuffle"

Kompas.com - 28/07/2016, 10:38 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo sudah melakukan reshuffle atau perombakan kabinet jilid II yang diumumkan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/7/2016) kemarin.

Reshuffle kali ini jauh lebih besar-besaran jika dibandingkan dengan reshuffle jilid I, tahun lalu. Total, ada sembilan nama baru yang masuk ke Kabinet Kerja dan diharapkan dapat membawa perubahan.

Alhasil, sebanyak delapan menteri tergusur dari pos di kabinet dan pemerintahan, sedangkan empat menteri digeser dari posisinya.

Walau begitu, ada pula menteri-menteri yang sama sekali tidak tersentuh reshuffle. Meski kinerja mereka dikritik, posisi mereka seperti tak bisa diutak-atik oleh Jokowi.

Siapa saja para menteri "untouchable" di kabinet?

Rini Soemarno

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno adalah salah satu menteri yang paling kontroversial, tetapi posisinya tetap aman di kabinet. Sejak lama, desakan untuk mundur sudah datang dari PDI-P, partai utama pendukung pemerintah.

Belakangan langkah PDI-P mendesak Rini mundur ini juga disuarakan oleh partai-partai lain. Parpol seperti bersatu menyuarakan agar Rini mundur.

Semua fraksi yang ada di DPR pun sepakat untuk membentuk panitia khusus Pelindo, yang banyak dinilai untuk menarget Rini.

(Baca: Pansus Pelindo Tak Akan Cabut Larangan ke DPR untuk Rini Soemarno)

Hasil akhirnya, pada Desember 2015 lalu, pansus yang dipimpin politisi PDI-P Rieke Diah Pitaloka itu memang mengeluarkan rekomendasi bagi Presiden Jokowi untuk segera memberhentikan Rini dari jabatannya.

Pansus menganggap Rini sudah melanggar asas umum pemerintahan yang baik terkait perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal kepada perusahaan asal Hongkong, PT Hutchinson Port Holdings.

Meski tak mengikat, tetapi putusan pansus yang tak dijalankan ini berimplikasi panjang. Hingga kini, Rini dilarang untuk mengikuti rapat-rapat penting di DPR.

Saat pembahasan anggaran, posisi Jokowi pun terpaksa menugaskan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro untuk menggantikan posisi Rini.

Selanjutnya: Amran Sulaiman 

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com