Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri-menteri "Untouchable" yang Aman dari "Reshuffle"

Kompas.com - 28/07/2016, 10:38 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo sudah melakukan reshuffle atau perombakan kabinet jilid II yang diumumkan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/7/2016) kemarin.

Reshuffle kali ini jauh lebih besar-besaran jika dibandingkan dengan reshuffle jilid I, tahun lalu. Total, ada sembilan nama baru yang masuk ke Kabinet Kerja dan diharapkan dapat membawa perubahan.

Alhasil, sebanyak delapan menteri tergusur dari pos di kabinet dan pemerintahan, sedangkan empat menteri digeser dari posisinya.

Walau begitu, ada pula menteri-menteri yang sama sekali tidak tersentuh reshuffle. Meski kinerja mereka dikritik, posisi mereka seperti tak bisa diutak-atik oleh Jokowi.

Siapa saja para menteri "untouchable" di kabinet?

Rini Soemarno

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno adalah salah satu menteri yang paling kontroversial, tetapi posisinya tetap aman di kabinet. Sejak lama, desakan untuk mundur sudah datang dari PDI-P, partai utama pendukung pemerintah.

Belakangan langkah PDI-P mendesak Rini mundur ini juga disuarakan oleh partai-partai lain. Parpol seperti bersatu menyuarakan agar Rini mundur.

Semua fraksi yang ada di DPR pun sepakat untuk membentuk panitia khusus Pelindo, yang banyak dinilai untuk menarget Rini.

(Baca: Pansus Pelindo Tak Akan Cabut Larangan ke DPR untuk Rini Soemarno)

Hasil akhirnya, pada Desember 2015 lalu, pansus yang dipimpin politisi PDI-P Rieke Diah Pitaloka itu memang mengeluarkan rekomendasi bagi Presiden Jokowi untuk segera memberhentikan Rini dari jabatannya.

Pansus menganggap Rini sudah melanggar asas umum pemerintahan yang baik terkait perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal kepada perusahaan asal Hongkong, PT Hutchinson Port Holdings.

Meski tak mengikat, tetapi putusan pansus yang tak dijalankan ini berimplikasi panjang. Hingga kini, Rini dilarang untuk mengikuti rapat-rapat penting di DPR.

Saat pembahasan anggaran, posisi Jokowi pun terpaksa menugaskan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro untuk menggantikan posisi Rini.

Selanjutnya: Amran Sulaiman 

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com