Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Anggap Ada Konspirasi di Balik Spanduk Pasangan Jokowi-Novanto 2019

Kompas.com - 27/07/2016, 22:47 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, ada upaya yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk menjatuhkan Golkar.

Hal itu menyusul munculnya spanduk yang berisi dukungan untuk menyandingkan Joko Widodo-Setya Novanto pada Pemilu 2019.

"Itu adalah sebuah konspirasi untuk merusak agenda Rapimnas," kata Idrus di Jakarta Convention Center, Rabu (27/7/2016) malam.

Spanduk itu, ditemukan di sekitar arena pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar. (Baca: Spanduk Jokowi-Setya Novanto untuk Pilpres 2019 Terpajang di Rapimnas Golkar)

Selain menampilkan foto Jokowi dan Novanto, juga terdapat foto dua pimpinan ormas Golkar, yaitu Ketua Umum MKGR Roem Kono dan Ketua Umum AMPG Fahd El Fouz.

Idrus menegaskan bahwa Rapimnas kali ini hanya memiliki satu agenda, yaitu menegaskan kembali dukungan Golkar kepada Jokowi pada Pemilu 2019 mendatang.

"Itu merupakan tindak lanjut keputusan Munaslub lalu," kata dia.

Sementara itu, Roem Kono menegaskan, dirinya tidak pernah meminta anggotanya untuk memasang spanduk tersebut. Ia memastikan akan segera membawa persoalan ini ke ranah hukum. Sebab, persoalan ini dianggap telah merugikan MKGR.

"Ini fitnah dan bukan kebijakan ormas MKGR," kata Roem.

Secara terpisah, Fahd mengaku kaget dengan keberadaan spanduk itu. Ia mengklaim, spanduk serupa tak hanya terpasang di sekitar arena Rapimnas, tetapi juga ditemukan di sekitar kawasan Istana Negara.

Menurut dia, dalam sejumlah spanduk yang ditemukan, tak hanya berisi fotonya sebagai ketua AMPG, tetapi juga sebagai ketua umum KNPI.

Setidaknya, ada sekitar 120 spanduk yang ia temukan dan telah dicopot saat ini.

"Ini sudah tahu maksudnya. Bahwa ingin merusak harmonisasi hubungan Ketum Golkar dengan lembaga kepresidenan dan parpol lain," kata Fahd.

Kompas TV Golkar Bantah Incar Kursi Menteri
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com