JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Hanura yang sebentar lagi menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, mengaku tidak terlalu terpengaruh dengan banyaknya kritik yang ditujukan kepadanya terkait persoalan hak asasi manusia.
Ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan nama Wiranto sebagai Menko Polhukam, kelompok masyarakat sipil dan pegiat HAM memang banyak yang mempermasalahkan Wiranto yang dinilai terlibat dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM.
Namun, menurut Wiranto, hal tersebut adalah hal yang biasa setiap namanya disebut-sebut akan menduduki kursi di pemerintahan.
"Itu biasa, setiap saya muncul selalu ada reaksi penolakan terkait kasus pelanggaran HAM. Ya nanti kami selesaikan," ujar Wiranto saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (27/7/2016).
(Baca: Kontras: Wiranto Ada di Deret Terdepan Atas Sejumlah Pelanggaran HAM)
Usai bertemu dengan Luhut Binsar Pandjaitan, Wiranto telah mendapatkan briefing terkait dengan program yang sedang dan akan dilaksanakan.
Wiranto mengatakan, sebelum serah terima jabatan (sertijab), dia harus mengetahui tugas dan program apa yang akan dilaksanakan.
"Saya harus tahu dulu sebelum menjabat sebagai Menko Polhukam," kata dia.
Wiranto menuturkan, dia akan melanjutkan program-program yang sudah ditetapkan oleh menteri sebelumnya.
"Banyak yang sudah dilaksanakan selama masa kepemimpinan Pak Luhut. Jadi, saya hanya akan melanjutkan program yang sudah dilaksanakan," ucapnya.