Golkar Bantah Dukung Jokowi pada Pilpres 2019 agar Dapat Jatah Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, dukungan yang diberikan partainya kepada Joko Widodo pada Pemilu Presiden 2019 mendatang tanpa syarat atau embel-embel apapun.

Ia membantah bahwa dukungan yang akan dideklarasikan dalam Rapat Pimpinan Nasional tersebut karena Golkar ingin segera mendapatkan jatah menteri.

"Enggak ada urusannya dengan reshuffle. Kami dukung Jokowi tanpa syarat, tanpa bargaining," kata Idrus, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (26/7/2016).

Idrus menjelaskan, dukungan Golkar terhadap Jokowi sudah melalui proses dan kajian yang matang.

(Baca: Politisi PDI-P Curigai Dukungan Golkar ke Jokowi pada Pilpres 2019)

Proses ini diawali dari rekomendasi Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar pada Mei 2016 lalu, yang salah satunya memutuskan bahwa Ketua Umum Golkar Setya Novanto melakukan komunikasi politik dengan Jokowi sebagai persiapan pemilu 2019.

Setelah komunikasi politik dengan Jokowi dilakukan, Setya Novanto kembali melaporkan hasilnya ke DPP.

DPP Golkar pun secara bulat memutuskan bahwa Jokowi adalah calon terbaik.

"Bila ada putra bangsa dengan visi jelas dan kepemimpinan kuat, Golkar mendukung tanpa melihat partai mana," ujar Idrus. 

Meski demikian, Idrus juga tidak mempermasalahkan berbagai kritikan merespons dukungan Golkar kepada Jokowi.

Ia menganggap kritik itu sebagai masukan.

"Tidak apa-apa kalau dikritik, kami bersyukur. Kalau enggak ada kritikan, kami bingung," kata dia.

Ketua DPP PDI-P Hendrawan Supratikno menilai, dukungan yang diberikan Golkar untuk Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2019 mendatang tidak dilakukan dengan tanpa syarat.

Ia mencurigai keputusan itu diambil dengan harapan timbal balik tertentu, salah satu yang paling dekat yakni terkait jatah menteri untuk partai berlambang pohon beringin tersebut.

Sejak menyatakan beralih dari oposisi menjadi partai pendukung pemerintah pada Musyawarah Nasional Luar Biasa di Bali Mei lalu, Golkar memang belum juga mendapatkan jatah menteri di kabinet.

"Bisa ditafsirkan kesitu (jatah menteri). Parpol kan memang rajin menympaikan sinyal-sinyal seperti itu. Tapi kita enggak usah berburuk sangka," kata Hendrawan saat dihubungi, Selasa (26/7/2016).