Jokowi Beberapa Kali Larang Menteri Keluar Jakarta, Mensos Jelaskan Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa membenarkan telah menerima informasi terkait larangan dari Presiden Joko Widodo kepada para menteri untuk tidak keluar Jakarta selama sepekan ini.

Salah satu informasi tersebut didapatkan Khofifah dari grup Whats App Kabinet Kerja.

Khofifah mengaku tak ada tema spesifik yang diinformasikan dalam larangan tersebut. Dirinya hanya patuh mengikuti arahan tersebut.

"Sebetulnya dulu juga pernah dapat informasi seperti ini. Agar masing-masing menteri tidak keluar daerah atau keluar negeri pada event yang sangat mungkin ada keputusan strategis," ujar Khofifah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/7/2016).

Bahkan, lanjut dia, pernah ada menteri yang sedang di luar negeri dan tiba di kota tujuan, tetapi harus kembali karena ada keputusan-keputusan penting yang harus diketahui semua menteri.

Beberapa hal penting itu misalnya mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Strategis (Renstra) yang keputusannya harus diketahui langsung atau secara real time.

"Kebijakan pemerintah seperti apa. Ekonomi, polhukam, sosial-budaya. Maka ada kewajiban seluruh menteri harus hadir," kata dia.

Munculnya kabar mengenai larangan menteri untuk meninggalkan Jakarta sempat menimbulkan wacana perombakan kabinet atau reshuffle kembali berembus.

Wakil Presiden Jusuf Kalla membenarkan instruksi Presiden Jokowi agar para menteri tidak ke luar kota dalam pekan ini.

"Ya, kami akan evaluasi-lah semuanya," kata Wapres Kalla. (Baca juga: Selama Sepekan Ini Jokowi Larang Menteri-menteri Tinggalkan Jakarta)

Meski demikian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan bahwa larangan tersebut wajar adanya.

(Baca: Jokowi Larang Menteri Keluar Jakarta Sepekan Ini, Mensesneg Sebut Hal Biasa)

Sebab, satu hari di antara sepekan itu, Presiden akan menggelar rapat kabinet paripurna. Semua menteri dan pimpinan lembaga pun wajib hadir.