Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P Curigai Dukungan Golkar ke Jokowi pada Pilpres 2019

Kompas.com - 26/07/2016, 12:29 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai, dukungan yang diberikan Partai Golkar untuk Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2019, tidak dilakukan tanpa syarat.

Ia mencurigai keputusan itu diambil dengan harapan timbal balik tertentu, salah satu yang paling dekat, yakni terkait jatah menteri untuk partai berlambang pohon beringin tersebut.

Sejak menyatakan beralih dari oposisi menjadi partai pendukung pemerintah pada Musyawarah Nasional Luar Biasa di Bali Mei lalu, Golkar memang belum mendapatkan jatah menteri di kabinet.

(baca: Politisi PDI-P Ragu Golkar Konsisten Dukung Jokowi pada Pilpres 2019)

Namun, setidaknya ada dua kader Golkar di pemerintahan, yakni Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan.

"Bisa ditafsirkan kesitu (jatah menteri). Parpol kan memang rajin menympaikan sinyal-sinyal seperti itu. Tapi kita enggak usah berburuk sangka," kata Hendrawan saat dihubungi, Selasa (26/7/2016).

Apalagi, Hendrawan juga mengaku sudah mendapatkan informasi bahwa reshuffle atau perombakan kabinet akan dilakukan dalam waktu yang tak lama lagi.

 

(Baca: Kata Setya Novanto, Golkar Siap Dukung Jokowi pada Pilpres 2019)

Meski demikian, Hendrawan enggan berandai-andai soal siapa yang akan diganti jika reshuffle benar dilakukan.

"Jangan berandai-andai. Kalau berandai-andai kita bisa sakit sebelum waktunya," ucap Wakil Ketua Fraksi PDI-P di DPR ini.

Dukungan untuk Jokowi sebagai calon Presiden 2019 akan dideklarasikan oleh Golkar dalam rapat pimpinan nasional yang digelar di Jakarta pada Rabu (17/7/2016) hingga kamis besok.

Presiden Joko Widodo akan menghadiri rapimnas tersebut. (baca: Ikrar: PAN dan Golkar Cukup Diberi Satu Kursi Menteri)

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, dukungan yang akan diberikan partai kepada Joko Widodo untuk kembali mencalonkan diri pada Pemilihan Presiden 2019, sudah melalui proses dan kajian yang mendalam.

 

Dukungan untuk Jokowi maju sebagai calon Presiden 2019 akan dideklarasikan oleh Golkar dalam rapat pimpinan nasional yang digelar di Jakarta pada Rabu (17/7/2016) hingga kamis besok.

Presiden Joko Widodo akan menghadiri rapimnas tersebut. (Baca: Golkar Pastikan Dukungan untuk Jokowi dalam Rapimnas Akhir Juli)

Idrus menjelaskan, dukungan terhadap Jokowi diawali dari rekomendasi Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar pada Mei 2016 lalu, yang salah satunya memutuskan bahwa Ketua Umum Golkar Setya Novanto melakukan komunikasi politik dengan Jokowi sebagai persiapan Pemilu 2019.

Setelah komunikasi politik dengan Jokowi dilakukan, Setya Novanto kembali melaporkan hasilnya ke DPP. Kemudian DPP Golkar secara bulat memutuskan bahwa Jokowi adalah calon terbaik.

"Kami proyeksikan salah satu yang penting adalah menetapkan Golkar mendukung Jokowi sebagai capres 2019," kata Idrus.

Kompas TV Perombakan Kabinet Tinggal Tunggu Waktu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com