Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua PP Muhammadiyah: Siapa yang Bakal "Disantosokan" Berikutnya?

Kompas.com - 25/07/2016, 18:06 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas mempertanyakan tren pemberantasan teroris yang dilakukan aparat penegak hukum.

Alih-alih mengurangi populasi teroris yang ada, namun pelaksanaan operasi justru sebaliknya.

"Sekarang justru timbul pertanyaan yang bersifat hipotesis, apakah ada terorisme by design? Sejak 2001 sampai 2016, teroris itu jumlahnya tidak turun, tidak juga flat, tapi justru naik," kata Busyro di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (25/7/2016).

Baru-baru ini, tim satgas gabungan Operasi Tinombala yang terdiri atas TNI-Polri, menewaskan Santoso dalam sebuah baku tembak di Poso, Sulawesi Tengah, pekan lalu.

Santoso diketahui merupakan gembong teroris paling dicari aparat, yang juga merupakan pimpinan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

(Baca: Setelah Pemimpinnya Tewas, Kelompok Santoso Hanya Punya 3 Pucuk Senjata Api)

Adapun yang menjadi persoalan, kata Busyro, kematian Santoso tidak menjadi jaminan jika pergerakan teroris yang ada akan selesai begitu saja.

Dalam operasi tersebut, Santoso tewas bersama rekannya bernama Muchtar. Namun, sebelum identitas keduanya resmi dirilis aparat, sempat terungkap nama Basri, yang diduga tewas bersama Santoso dalam operasi tersebut.

Belakangan, nama itu dianulir aparat. "Sejak Santoso tewas, ini khawatirnya akan 'dilaunching' nama baru. Sekarang muncul nama Basri. Saya tidak tahu siapa Basri," kata Busyro.

Menurut polisi, Basri merupakan orang kepercayaan Santoso di kelompok tersebut. Selain Basri, ada nama Ali Kalora juga diketahui merupakan orang kepercayaan Santoso.

Polri memprediksi jika keduanya akan menjadi "panglima cadangan" yang akan memimpin MIT setelah Santoso tewas.

Busyro menambahkan, jika nantinya Operasi Tinombala dilanjutkan untuk memburu anak buah Santoso, tidak menutup kemungkinan Basri akan tewas di tangan aparat.

Menurut dia, aparat sebaiknya mencari pendekatan lain di dalam memberantas terorisme di Tanah Air. Sebab, dikhawatirkan upaya pemberantasan itu akan menimbulkan masalah pelanggaran HAM baru.

 

(Baca: Minta Sisa Kelompok Santoso Menyerah, Polisi Sebar Baliho Maklumat)

Terlebih, saat ini muncul wacana untuk menambah wewenang TNI di dalam penanggulangan teroris. Wacana itu muncul seiring berkembangnya rencana revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Apakah nanti Basri di-Santoso-kan? Apakah nanti setelah Basri, tidak muncul nama baru? Kita tidak tahu," tandasnya.

Kompas TV 15 Baliho Besar utk Imbauan Serah Diri
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com