Wakil Ketua BPK: Penggunaan Dana Politik Berdampak pada Pemerintahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar pertemuan nasional bertajuk "Menata Ulang Dana Politik Indonesia: Peluang Dana Politik Melalui anggaran Negara", Senin (25/7/2016).

Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh nasional di antaranya Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, serta anggota DPR yakni Reni Marlinawati, Yandri Susanto, dan Misbakhun.

Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari dalam pidatonya menyampaikan, salah satu agenda pembangunan nasional yakni mewujudkan kedaulatan di bidang politik.

Guna mewujudkan hal itu, pemerintah mereformasi sistem kelembagaan demokrasi. Salah satu aspek penting dalam sistem kelembagaan demokrasi adalah dana politik. Maka dari itu, kata dia, penggunaan dana politik harus tepat.

"Penggunaan dana politik yang benar akan berdampak pada kemampuan negara untuk secara efektif mempertahankan adanya pemilihan yang bebas dan adil, pemerintahan yang bersih dan efektif dan pemerintahan yang demokratis," ujar Sapto Senin (25/7/2016).

Ia mengatakan, pengelolaan keuangan negara menjadi bagian tugas BPK. Terkait dana politik, BPK merancang perencanaan pemeriksaan pendanaan partai politik berdasarkan pemeriksaan terkait dengan pendanaan parpol yang bersumber dari APBN. 

Hasil pemeriksaan BPK, kata dia, menunjukan adanya permasalahan pengelolaan bantuan keuangan di parpol.

Sementara itu, ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Setya Novanto menilai dana parpol dan parpol itu sendiri merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Pasalnya, kata Novanto, tanpa ada dana bagi parpol maka seluruh kegiatan dan program yang sudah direncanakan tidak akan berjalan maksimal.

Padahal, keberadaan parpol beserta kegiatannya mendukung politik dalam negeri. "Parpol sering berhadapan dengan masalah, maka ada bantuan negara, iuran anggota dan bantuan swasta," kata dia.

Menurut Novanto, bantuan keuangan yang disampaikan ke parpol sangat minim, sementara, untuk operasionalnya saja, parpol harus mengeluarkan biaya sekira Rp 5 hingga 10 miliar dalam satu bulan. 

"Negara hanya membantu 1/3 dari kebutuhan parpol," kata dia.

Adapun sejumlah pengeluaran yang dimaksud di antaranya untuk operasional gedung, listrik dan air. Selain itu, juga program-program dan kunjungan-kunjungan ke daerah.

Menurutnya, persoalan dana cukup rumit. Di satu sisi dana yang cukup sangat dibutuhkan untuk parpol menyukseskan program-programnya tapi di sisi lain kebutuhan itu masih belum bisa sepenuhnya terpenuhi.

Di beberapa negara, kata dia, partai politik sepenuhnya dibiayai negara. "Di Amerika Serikat, kampanye ditanggung negara," kata mantan ketua DPR RI itu.