Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Menteri yang Tidak Turun ke Masyarakat Akan Diganti

Kompas.com - 25/07/2016, 15:38 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

MEDAN, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan sempat menyinggung soal reshuffle (perombakan) kabinet saat memberikan kuliah umum di Universitas Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, Senin (25/7/2016).

Luhut mengatakan, para menteri Kabinet Kerja yang dianggap tidak pernah turun ke masyarakat dan kinerjanya kurang baik pasti akan diganti.

Menurut dia, reshuffle bisa terjadi kapan saja tergantung Presiden Joko Widodo. "Kalau kerjanya baik dan dirasa Presiden perlu ya tidak di-reshuffle. Karena itu hak prerogatif presiden. Tapi yang pasti akan di-reshuffle-lah kalau tidak turun ke masyarakat," ujar Luhut.

(Baca: Fadli Zon Berharap "Reshuffle" Tak Timbulkan Masalah Baru)

Luhut menuturkan, saat ini Presiden Joko Widodo bersama jajaran kabinet melakukan banyak hal untuk percepatan ekonomi dan pembangunan pemerataan.

Hal ini kemudian yang menuntut para menteri untuk bisa meningkatkan etos kerja dan benar-benar turun melihat kondisi riil di masyarakat.

Luhut mengaku tidak mengetahui kapan reshuffle akan direalisasikan dan siapa menteri yang akan diganti. Namun, ia mengatakan, Presiden melakukan banyak perubahan dan perlu didukung oleh kabinet yang solid dan satu suara.

"Tidak ada yang tahu apa yang ada di benak Presiden. Siapa dan kapan reshuffle akan dilakukan," kata Luhut.

(Baca: Soal Isu "Reshuffle" Kabinet, Hanura Inginkan Kepastian Jokowi agar Menteri Tak Galau)

Selain itu, dia juga mengatakan, menteri sebagai pejabat negara merupakan pelayan masyarakat. Diharapkan setelah kabinet dirombak, jajaran pemerintah benar-benar memiliki etos kerja yang baik dan bisa mengerti apa yang diperlukan masyarakat.

Kabar mengenai perombakan kabinet kembali berembus dari Istana Kepresidenan. Hal ini disebabkan beredarnya kabar bahwa Presiden Joko Widodo melarang menteri-menterinya keluar dari Jakarta selama sepekan ini.

Rapat Kabinet Paripurna

Menteri Sekretaris Negara Pratikno membenarkan kabar bahwa Presiden Joko Widodo melarang semua menterinya meninggalkan DKI Jakarta selama 25 hingga 29 Juli 2016. Meski demikian, Pratikno mengatakan bahwa larangan tersebut wajar adanya.

Sebab, satu hari di antara sepekan itu, Presiden akan menggelar rapat kabinet paripurna di mana semua menteri dan pimpinan lembaga wajib hadir.

"Pekan ini kami akan ada sidang kabinet paripurna. Jadi seperti biasa Pak Presiden mengharapkan semua menteri hadir, itu saja," ujar Pratikno di kantornya di Jakarta, Senin (25/7/2016).

(Baca: Selama Sepekan Ini Jokowi Larang Menteri-menteri Tinggalkan Jakarta)

Pratikno juga membantah bahwa sidang kabinet paripurna kali ini istimewa lantaran Presiden sampai mengeluarkan larangan menteri-menterinya ke luar Jakarta. Menurut dia, setiap menjelang rapat paripurna kabinet, Presiden selalu meminta para pembantunya untuk tidak keluar dari Ibu Kota agar dapat hadir dalam sidang tersebut.

"Jadi itu sangat biasa dilakukan. Setiap rapat juga begitu, tidak ada yang beda-beda," ujar Pratikno. Sidang kabinet paripurna kali ini pun tidak spesifik membahas suatu topik. Menurut Pratikno, sidang kabinet membahas program-program pemerintah secara umum.

 

Kompas TV Belasan Menteri Menghadap Presiden Pekan Ini
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com