Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mensos Nilai Luar Biasa Penurunan Angka Kemiskinan 500.000 Orang

Kompas.com - 25/07/2016, 15:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, turunnya angka kemiskinan dari 11,13 persen menjadi 10,86 persen atau sekitar 500.000 penduduk merupakan angka yang luar biasa.

"Menurut saya ini luar biasa karena pada saat yang sama kita mengalami La Nina dan asap kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera. Ada banyak kekhawatiran nanti kita akan kekurangan pangan," kata Mensos di Jakarta, Senin (25/7/2016), seperti dikutip Antara.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak 28,01 juta atau 10,86 persen pada Maret 2016, berkurang dibanding September 2015 yang tercatat 28,51 juta orang atau 11,13 persen.

(baca: BPS: Angka Kemiskinan Turun di Level 10,86 Persen)

"Kita melihat ketika harga pangan mengalami kenaikan itu memang signifikan terhadap pengeluaran warga miskin, karena 75 persen pengeluaran warga miskin itu untuk pangan," tambah dia.

Namun, dengan upaya pemerintah memaksimalkan monitoring harga pangan dan dengan proses stabilisasi harga melalui operasi pasar, akhirnya harga pangan bisa dijaga bahkan sempat cukup terjangkau.

Kemudian inflasi juga turun, terutama harga beras yang memiliki signifikansi terhadap penurunan kemiskinan.

Menurut Khofifah, harus dilihat juga bahwa standar kemiskinan BPS meningkat dari Rp 344.000 pada September 2015 menjadi Rp 354.000 per kapita pada Maret 2016.

"Jadi artinya makin hari sangat mungkin yang disebut miskin itu yang pengeluarannya per bulan semakin tinggi dan kita juga semakin meningkatkan standar kemiskinan," ujar dia.

Data dari BPS tersebut akan menjadi referensi bagi banyak kementerian serta daerah. Terlebih lagi dengan data kemiskinan berbasis perkotaan dan perdesaan.

"Jadi intervensi terhadap daerah-daerah yang memang harus di-'upgrade' dari percepatan kesejahteraannya itu harus dibikin detail supaya misalnya kalau ada dana desa maka di daerah-daerah yang sudah terpetakan ini masih dalam kategori miskin itu harus diintervensi lebih komprehensif," tambah Khofifah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com