Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Presiden Jangan Biarkan Ada Polemik Panjang Terkait "Tax Amnesty"

Kompas.com - 23/07/2016, 13:33 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menekankan, persoalan pengampunan pajak (tax amnesty) bukanlah hal kecil karena kebijakan tersebut akan menentukan nasib bangsa dalam jangka pendek dan panjang.

Perlu kerja keras dari pemerintah untuk meyakinkan bahwa kebijakan tersebut tepat dan tidak justru semakin memperburuk situasi ekonomi masyarakat.

"Jangan biarkan ada polemik panjang. Ini menyangkut hajat kepentingan luas. Presiden harus turun tangan, tidak boleh (polemik) dibiarkan supaya tidak terjadi opini sesat di publik," kata Didi dalam acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/7/2016).

Pemerintah menargetkan pendapatan negara dari uang tebusan pengampunan pajak hingga Rp 165 triliun, sementara sejumlah pihak menganggap target tersebut terlalu tinggi.

Jika target tersebut nantinya tak tercapai, kata Didi, maka dampak yang terjadi kepada publik akan sangat besar.

Ia menyebutkan, dampak yang akan jelas terlihat adalah pembangunan infrastruktur yang mangkrak hingga terganggunya program pengentasan masyarakat miskin.

"Jadi, tim ekonomi Presiden sendiri apakah sudah melihat beberapa dampak yang akan terjadi? Belum lagi kecurigaan adanya pencucian uang " ujarnya.

Didi juga mengatakan, jangan hanya bicara mengenai pihak-pihak yang kerap menunggak pajak, tetapi perlu juga soroti rakyat yang patuh dalam membayar pajak.

Jika kebijakan tax amnesty nantinya tak memberikan hasil yang memuaskan, maka hal itu juga akan berdampak terhadap mereka yang rajin membayar pajak.

"Kalau ini gagal, apakah tidak akan pengaruh terhadap semangat mereka membayar pajak?" tutur Didi.

Kompas TV Pengampunan Pajak Akan Dimulai 18 Juli 2016

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com