Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jangan Konvensional, BNPT Perlu Evaluasi Program Deradikalisasi

Kompas.com - 22/07/2016, 20:40 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menilai, upaya deradikalisasi yang dilakukan pemerintah selama ini belum efektif.

Keberadaan Santoso alias Abu Wardah, pimpinan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT), yang belum lama ini tewas dalam penyerbuan oleh tim gabungan TNI-Polri dalam operasi Tinombala menjadi buktinya.

“Makanya, BNPT harus mengevaluasi program deradikalisasi itu, efektivitas program tersebut. Jangan terlalu konvensional,” kata anggota  di Kompleks Parlemen, Jumat (22/7/2016).

Seperti diberitakan Harian Kompas, pada 2010 lalu, Santoso yang teradikalisasi melalui cara konvensional, pernah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan pemerintah.

Salah satu proyek deradikalisasi yang dijalani Santoso yaitu membersihkan pipa air di Palu.

Akan tetapi, paham radikal yang diterima Santoso melalui pendekatan personal, tidak sepenuhnya hilang.

Alih-alih program deradikalisasi itu berhasil mencuci otak Santoso, program itu justru menjadi medium bagi konsolidasi yang ia lakukan bersama rekan-rekannya.

Menurut Masinton, deradikalisasi tidak bisa diterapkan dengan sistem beli putus.

Program tersebut harus tetap berjalan meskipun terpidana teroris sudah lepas dari penjara.

“Maka pendekatan yang dilakukan pemerintah harus lebih komprehensif, tidak bisa setengah-setengah,” kata dia.

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan yakni dengan perspektif ekonomi dan kebudayaan. 

Selain itu, pendekatan yang lebih ketat melalui penegakan hukum.

Masinton menilai, banyak faktor yang menjadi penyebab seseorang bergabung dalam kelompok teroris.

Beberapa di antaranya yakni faktor ekonomi, politik dan adanya kesamaan ideologi.

Pemerintah daerah juga harus terlibat aktif dalam upaya deradikalisasi. Hal itu untuk memastikan bahwa program deradikalisasi yang telah diberikan pemerintah pusat terhadap terpidana teroris terus berjalan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com