Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Pertimbangkan Ampuni 19 Anggota Santoso jika Mau Serahkan Diri

Kompas.com - 21/07/2016, 15:57 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan mempertinbangkan untuk memberi pengampunan kepada 19 anggota kelompok Santoso yang masih tersisa jika mau menyerahkan diri.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan seusai rapat kerja dengan Komisi III untuk membahas pemberian amnesti kepada kelompok Din Minimi.

"Kalau dia turun semua kami pertimbangkan untuk memberikan pengampunan. Karena mereka juga warga negara Indonesia," ujar Luhut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/7/2016).

Dalam menghadapi sisa anggota kelompok Santoso, kata Luhut, pemerintah melakukan soft approach atau pendekatan non-represif kepada sisa anggota kelompok Santoso. Pendekatan itu misalnya melalui pendekatan agama dan budaya.

Namun, bukan berarti pemerintah tidak bisa menggunakan hard approach atau pendekatan represif.

"Santoso mati karena tidak bisa mengikuti soft approach," tutur Luhut.

Kepolisian mencatat kelompok teroris Santoso tinggal 19 orang setelah dua orang tewas dalam baku tembak di hutan wilayah Tambarana, Poso, Sulawesi Tengah, Senin (18/7/2016).

(Baca: Kelompok Santoso Tersisa 19 Orang)

Dua orang yang tewas tersebut diduga kuat adalah Santoso Abu Wardah dan salah seorang anak buahnya yang bernama Mukhtar.

"Betul, dari yang awalnya 21 orang, berarti sisanya kini tinggal 19 orang setelah dua tertembak," ujar Kepala Polda Sulawesi Tengah Brigjen (Pol) Rudy Sufahriadi di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa (19/7/2016).

(Baca juga: 19 Anggota Jaringan Poso yang Tersisa Diimbau Serahkan Diri)

Kompas TV Santoso Tewas Ditembak, 19 DPO
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com