Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisioner KPI: Jaga Mutu Konten, Pendidikan Pekerja Penyiaran Perlu Dihadirkan Kembali

Kompas.com - 20/07/2016, 23:44 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Mayong Suryolaksono menyatakan penentu kualitas dunia penyiaran terletak pada sumber daya manusianya. Hal itu disampaikannya seusai prosesi pengesahan sembilan komisioner KPI terpilih di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/7/2016).

"Makanya kami memproyeksikan untuk mengadakan kembali pendidikan pekerja penyiaran nantinya, seperti dulu yang diberlakukan di TVRI waktu zaman Pak Harto dulu," kata Mayong.

Mayong menyatakan hal itu penting dilakukan mengingat saat ini rekrutmen tenaga kerja di dunia penyiaran tak seketat dulu.

"Jadi nanti bisa dibuat standar operasional dan prosedur (SOP) di perusahaan televisi dan radio agar dibuat sistem pendidikan berjenjang sebelum menduduki posisi tinggi, jadi kualitas mereka dalam menentukan konten instingnya bagus dan bisa membuat konten berkualitas," tutur Mayong.

Dia menambahkan, nantinya sistem pendidikan tersebut tak harus sama persis dengan yang dberlakukan di TVRI di era Orde Baru.

"Yang penting prinsipnya itu harus dihidupkan lagi agar SDM di penyiaran terjaga kualitasnya, formatnya bisa jadi berbeda dan kami diskusikan dulu, tapi prinsipnya sama," tutur Mayong.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan sembilan nama komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) periode 2016-2019, yang lolos dari proses uji kepatutan dan kelayakan di Komisi I DPR.

Hasil uji kepatutan dan kelayakan dibacakan oleh Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/7/2016).

"Laporan akan diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang ada," ujar Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon sebagai pimpinan sidang, Rabu siang.

Sebelum memberikan persetujuan, sejumlah anggota DPR menyampaikan interupsi. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Akbar Faisal menyampaikan catatan-catatan tertentu kepada sembilan komisioner baru KPI.

Ia mengaku kecewa dengan kinerja Komisioner KPI Periode 2013-2016, yang tidak bisa menyajikan tayangan televisi yang baik untuk generasi muda dan seterusnya.

Akbar pun meminta agar ruang publik diselamatkan oleh para komisioner terpilih KPI. Apalagi, ada satu orang dari sembilan komisioner tersebut yang merupakan petahana, atau komisioner periode 2013-2016. "

Bukan soal kepemilikan tapi kontennya. Saya agak dongkol melihat KPI dan TV kita jadi seperti ini," kata Akbar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com