Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen Demokrat: Sepanjang Diperlukan, Apa Salahnya "Reshuffle"?

Kompas.com - 19/07/2016, 21:21 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, partainya tidak mempersoalkan rencana perombakan kabinet jilid II. Dia mengatakan, kebutuhan perombakan kabinet berada di tangan Presiden Joko Widodo.

"Sepuluh tahun lalu, Pak SBY tidak pernah mengharamkan itu. Sepanjang dianggap butuh, untuk kebutuhan membuat pemerintah baik, pelayanan publik bagus pasti dilakukan," kata Hinca di DPP Demokrat, Jakarta, Selasa (19/7/2016).

Hinca menganalogikan kabinet pemerintahan seperti rumah tangga yang memiliki pembantu. Ia menilai, jika tidak bekerja dengan baik setelah beberapa bulan, pembantu rumah tangga lebih baik diganti.

(Baca: Mensesneg: "Reshuffle" Biasanya Tak Direncanakan, Tunggu Saja)

"Reshuffle itu kan maksudnya mengganti sesuatu yang kurang bagus menjadi bagus. Kalau publik melihat bahwa pemerintahan ini masih ada yang bolong-bolong, tentu harapan publik agar tidak ada yang bolong-bolong lagi," ucap Hinca.

Selain itu, Hinca mengatakan Jokowi perlu mempertimbangkan realitas politik yang terjadi. Realitas politik perlu diperhatikan agar pemerintah menjadi kuat.

"Kami mendukung Pak Jokowi agar secara matang menyusun kabinet supaya ke depan lebih baik lagi. Nanti kan Oktober ini dua tahun. Demokrat biasa selalu tiap tahun kasih catatan, kasih masukan, kasih kritik," ujar Hinca.

Kompas TV JK: Reshuffle Masih Tunggu Hari Baik

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com