Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Remotivi: Pernyataan Calon Komisioner KPI soal LGBT Hanya Retoris

Kompas.com - 19/07/2016, 19:55 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Remotivi Muhamad Heychael menilai, pendapat calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tentang perlunya menekan penyebaran LGBT hanya retorika yang diutarakan secara emosional.

Mereka dianggap tidak memahami konsep LGBT yang sebenarnya.

"Yang diutarakan itu sesuatu yang retoris yang mereka tahu akan disambut orang banyak, tetapi tidak tahu konsekuensi," kata Heychael saat dihubungi Kompas.com, Selasa (19/7/2016).

Sebelumnya, dua calon komisioner KPI menyinggung soal penyebaran LGBT dalam tayangan-tayangan televisi nasional saat ini.

Ade Bujaerimi, salah satu calon komisioner, menegaskan, televisi harus bersih dari tayangan LGBT. Untuk menekan penyebaran LGBT, lanjut dia, perlu dilakukan pembinaan.

"Bangsa melihat tontonan yang tidak sehat dan mendidik. Kita larang ada kampanye LGBT di TV," ucap Ade seusai uji kepatutan dan kelayakan komisioner KPI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/7/2016).

Adapun calon lainnya, Arif Adi Kuswardono, mengutarakan hal serupa. Menurut dia, tidak semua hal bisa terakomodasi di layar kaca.

Menurut Heychael, tidak ada definisi yang jelas dalam mengategorikan LGBT dalam tayangan televisi. Ketidakjelasan itu juga tergambar dari surat edaran KPI tertanggal 23 Februari 2016 dengan Nomor 203/K/KPI/02/2016.

"Seperti kemarin KPI keluarin surat edaran dilarang pria kewanitaan. Apa maksudnya? Kan ada orang kemayu, tetapi belum tentu orientasinya ke sana. Kalau main drama, ada cowok pakai pakaian perempuan, apakah itu kewanitaan," ucap Heychael.

Heychael menilai surat edaraan tersebut bagaikan pasal karet yang dapat menjerat siapa saja. Ia khawatir bila surat edaran menjadi alasan membungkam kebebasan berekspresi.

"Di sisi lain kalau perdebatannya apakah mempromosikan ide LGBT itu boleh apa tidak, itu juga termasuk yang tidak perlu mempromosikan ide LGBT. Tetapi, apakah tidak boleh di dalam sebuah talk show bicara fenomena LGBT. Ini berbeda. Nah seolah-olah perbedaan ini tidak dilihat," ujar Heychael.

Untuk itu, Heychael mengatakan diperlukan definisi yang jelas dalam surat edaran dan pernyataan calon komisioner KPI. Kepekaan definisi diperlukan sesuai dengan kaidah bahasa hukum yang operasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com