Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ingin Angka Kemiskinan Berkurang Lebih Banyak Lagi

Kompas.com - 19/07/2016, 18:22 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintahannya sudah berhasil menurunkan angka kemiskinan.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, tingkat kemiskinan pada Maret 2015 berada pada angka 11,2 persen. Namun, pada Maret 2016, tingkat kemiskinan turun ke level 10,86 persen.

"Perlu saya sampaikan, kemarin telah diumumkan per Maret 2016 angka kemiskinan turun," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/7/2016).

Menurut Jokowi, angka kemiskinan yang turun ini menjadi momentum yang baik karena beberapa hal. Pertama, inflasi terus bisa dijaga pada angka 3 sampai 4 persen.

(Baca: Dana PKH Tak Akan Lagi Dikucurkan Tunai, tetapi Melalui E-Warung)

Kedua, penurunan angka kemiskinan ini juga membuktikan program dana desa sangat berpengaruh terhadap kemiskinan di desa. Kendati angka kemiskinan turun, Jokowi mengingatkan jajarannya untuk tidak cepat puas.

Ia meyakini angka kemiskinan masih bisa diturunkan lagi. Salah satu caranya adalah dengan program pemerintah yang mengganti program beras untuk masyarakat miskin atau raskin dengan voucer belanja.

(Baca: BPS: Angka Kemiskinan Turun di Level 10,86 Persen)

Voucer belanja bisa digunakan untuk beras, telur, atau bahan pokok lainnya di pasar dan toko pada harga yang berlaku. Jokowi menargetkan program baru ini sudah berjalan pada awal 2017.

"Apabila secepatnya kita lakukan, saya meyakini angka yang tadi saya sampaikan bisa turun lebih banyak lagi," kata Jokowi.

Kompas TV Tingkat Kemiskinan di Indonesia Memprihatinkan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Nasional
Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Nasional
Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com