Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Komisi IX: Tim Pengawas Tak Hanya Awasi Vaksin, tetapi Juga Obat Palsu

Kompas.com - 18/07/2016, 23:59 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

Kompas TV 127 Orangtua Lapor ke Posko Vaksin Palsu

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengatakan, tim pengawas DPR yang dibentuk menyikapi kasus vaksin palsu nantinya juga akan mengawasi peredaran obat palsu.

"Jadi, kalau kita lihat sebenarnya kan vaksin ini gunung es saja dan itu juga berlaku untuk peredaran obat palsu yang semenjak dulu juga sudah ada," ujar Dede di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/7/2016).

Dia mengatakan, nantinya tim pengawas yang dibentuk, entah berupa panitia kerja (panja) atau panitia khusus (pansus), akan menelusuri peredaran vaksin dan obat palsu hingga ke hulunya. Penelusuran akan dilakukan melalui setiap distributor yang ada.

(Baca: Ini 14 Rumah Sakit yang Pakai Vaksin Palsu)

"Ini sebenarnya sama saja seperti kita menelusuri makanan berformalin, pelan-pelan ditelusuri hingga ke hulunya, kalau sudah sampai ke hulunya barulah celah peredaran obat dan vaksin palsu ini bisa ditutup," tutur Dede.

Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani, menyatakan, Senin (18/7/2016) Komisi IX DPR akan memastikan pembentukan tim pengawas terkait peredaran vaksin palsu.

(Baca: IDI Sebut Dokter Hanya Korban Kasus Vaksin Palsu)

"Bentuknya bisa panitia kerja (panja) atau panitia khusus (pansus) terkait kasus vaksin palsu. Hari ini akan kami putuskan setelah rapat internal," ujar Irma di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/7/2016).

Irma mengatakan, keberadaan tim pengawas dinilai mendesak dalam kasus tersebut karena peredaran vaksin palsu sudah sedemikian masif. Oleh karena itu, DPR pun harus tanggap agar penyelesaian kasus vaksin palsu tak hanya bersifat jangka pendek.

(Baca: Mencurigakan, Vaksin Kosong Jadi Alasan Rumah Sakit Beli Vaksin Palsu)

Irma  berharap dengan adanya tim pengawas dari DPR, maka bisa diambil langkah jangka panjang untuk mengantisipasi peristiwa serupa.

"Ya kami berharap apa pun bentuknya, entah panja atau pansus, rekomendasi yang dihasilkan bisa menyelesaikan permasalahan ini dan sifatnya jangka panjang agar tak terulang kembali," tutur Irma.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com