Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamanan Presiden Jokowi di Padang Ditingkatkan Pascabom Solo

Kompas.com - 05/07/2016, 11:02 WIB

KOMPAS.com - Pengamanan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Korong Talao Mundam, Nagari Ketaping, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, ditingkatkan pasca-terjadinya bom bunuh diri di Mapolresta Solo, Jawa Tengah.

"Pengamanan sebelumnya sudah maksimal, tetapi akan kami tingkatkan lagi agar lebih optimal," kata Komandan Satuan Tugas Pengamanan Wilayah kunjungan Presiden, Brigjen TNI Agus Bakti Fadjari yang sekaligus Komandan Korem 032 Wirabraja, di Padang Pariaman, Selasa (5/7/2016).

Agus melakukan pengecekan langsung kesiapan personel pengamanan yang disiapkan.

Sementara itu, ratusan masyarakat telah memenuhi lokasi penyerahan bantuan oleh Presiden Joko Widodo. Petugas mengatur agar masyarakat yang terbagi dalam delapan korong tersebut tertib.

Jalan menuju lokasi sekitar 200 meter disterilkan dari masyarakat yang ingin bersilaturahim dengan Presiden.

Sementara sepanjang jalan dari Padang menuju Padang Pariaman, aparat kepolisian dan TNI telah siaga.

Presiden Joko Widodo dijadwalkan menyerahkan bantuan di Korong Talao Mundam, Kecamatan Batang Anai, pada pukul 11.30 WIB.

Bantuan tersebut masing-masing, tujuh korong mendapatkan 50 kupon paket bantuan dan Nagari Talao Mundam dapat 650 kupon. Total ada 1.000 paket bantuan yang akan diserahkan Presiden.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan istri, serta Ketua DPD RI Irman Gusman, dijadwalkan ikut bersama rombongan Presiden. (Miko Elfisha/ant)

Kompas TV Presiden Jokowi: Solo Kondusif, Warga Diminta Tenang
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com