Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MPR: Keberhasilan Tax Amnesty Bergantung Kegesitan Pemerintah

Kompas.com - 02/07/2016, 11:38 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, keberhasilan implementasi UU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty bergantung pada pemerintah.

Jika cekatan mengajak pengusaha mengembalikan uang dari luar negeri ke Indonesia, pemerintah akan mendapat dana segar untuk pembangunan.

Sebaliknya, hasil akan negaif jika pemerintah tidak betul-betul memanfaatkan peluang pada UU tersebut. "Apakah jumlah (uang yang didapat negara dari Tax Amnesty) besar atau tidak, tergantung pada efektivitas kinerja pemerintah," ujar Zulkifli saat ditemui di Kantor DPP PAN, Jalan Senopati, Jakarta Selatan, Sabtu (2/7/2016).

(Baca: Jokowi: "Tax Amnesty" Bukan Pengampunan Bagi Koruptor!)

"Kalau pemerintah gesit, Dirjen Pajak gesit, mungkin akan banyak (pengusaha) yang ikut. Tapi kalau pemerintah dan Dirjen Pajak enggak bisa meyakinkan, belum tentu masuk banyak," lanjut dia.

Termasuk soal pemerintah harus meyakinkan pengusaha yang mendeklarasikan hartanya dari luar negeri tidak akan dikenakan sanksi pidana atau administrasi. Bahkan, seharusnya pemerintah menjamin hal itu tidak terjadi.

"Bisa enggak meyakinkan publik bahwa uang dia aman di Indonesia, tahun depan enggak dikoyok-koyok. Ini kan soal kepercayaan. Kalau orang percaya, yakin, dia akan lapor. Tapi kalau dia takut dipermasalahkan, dia tak akan lapor," ujar Zulkifli.

Saat ditanya optimismenya atas keberhasilan UU itu, Zulkifli enggan menjawab. Dia kembali menyebut, semua itu bergantung pada kerja pemerintah.

(Baca: Jokowi Minta Pengusaha Tak Waswas Manfaatkan "Tax Amnesty")

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PAN itu menambahkan, meski menyebabkan ketidakadilan, UU Tax Amnesty sangat dibutuhkan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

"Ya enggak adil. Orang rajin bayar, 10 persen. Tapi yang ngemplang, yang enggak bayar-bayar malah dikasih diskon. Tapi ini sangat dibutuhkan. Uang itu untuk menambal bolongnya anggaran kita. Hampir Rp 180 triliun," ujar Zulkifli.

Kompas TV Inilah Konsekuensi Pengaju Pengampunan Pajak
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com