Kesepakatan Indonesia-Filipina Terkait Pembajakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Filipina bersepakat soal beberapa kebijakan terkait pembajakan dengan pelaku kelompok bersenjata yang terjadi berulang.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan perjanjian bilateral yang diwakilli Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan kedua negara telah menghasilkan beberapa kesepakatan.

"Tadi saya sudah dengar dari Bu Menlu dan Pak Menhan. Intinya mereka sudah bertemu dengan counterpartnya di sana ada beberapa hasil dari pertemuan yang dilaporkan," ujar Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan usai rapat koordinasi mengenai pembebasan sandera WNI, di kantor Kemenkopolhukam, Jumat (1/7/2016).

(Baca: Operasi Militer Dinilai Terlalu Berisiko bagi Para Sandera)

Luhut menuturkan, Pemerintah Indonesia dan Filipina sepakat mengenai penguatan kerja sama keamanan jalur ekonomi dari Indonesia ke Filipina. Dalam perjanjian tersebut salah satunya diatur mengenai ketentuan dalam pengawalan kekuatan militer di atas kapal Indonesia yang akan menuju Filipina.

Menurut Luhut, setiap kapal Indonesia bermuatan komoditas ekonomi yang akan berlayar ke Filipina akan dikawal beberapa personel tentara.

Hal tersebut dilakukan untuk menghindari aksi pembajakan terulang kembali. "Pertama menyelesaikan kerjasama ke depan mengenai jalur ekonomi dari Indonesia ke Filipina. Itu isi perjanjianya misalnya menaruh orang dalam kapal. Artinya ada tentara untul mengawal," kata Luhut.

Sementara mengenai upaya pembebasan sandera, Pemerintah belum bisa memaparkan secara detail. Luhut menuturkan saat ini Pemerintah masih dalam tahap perundingan dengan Pemerintah Filipina dalam menentukan opsi mana yang akan ditempuh.

Dia menjelaskan Pemerintah bertumpu pada proses negosiasi dengan Pemerintah Filipina yang baru pimpinan Presiden Rodrigo Duterte.

(Baca: Menteri Pertahanan: Pemerintah Tak Akan Bayar Tebusan yang Diminta Penyandera)

"Mengenai pembebasan tujuh sandera itu belum banyak yang bisa saya ungkap karena kami masih melakukan perundingam opsi mana yang akan dilakukan. Kami masih bertumpu pada proses negosiasi dengan pemerintah Filipina yang baru, Rodrigo Duterte," ungkapnya.

Ditemui secara terpisah, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Pemerintah masih berusaha menjalin hubungan baik dengan Pemerintahan Duterte. Fokus yang ingin dicapai saat ini adalah terciptanya komunikasi antara kedua negara agar ke depannya bisa menjalin kerjasama dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

"Intinya kami masih terus membicarakan soal akses komunikasi dengan pemerintah mereka yang baru, jadi hubungan antarpemerintah bisa segera terjalin," ujar Retno.