Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Polhukam Sebut Pemerintahan Baru Filipina Berbeda Sikap Terkait Pembebasan Sandera

Kompas.com - 02/07/2016, 08:51 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Pemerintah RI mengandalkan upaya negosiasi dengan pemerintah baru Filipina di bawah pimpinan Presiden Rodrigo Duterte terkait pembebasan tujuh WNI yang disandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf. 

Menurut dia, ada perbedaan sikap antara pemerintah yang lama dan pemerintah baru di bawah pimpinan Duterte dalam menyelesaikan persoalan penyanderaan tersebut.

Duterte, kata Luhut, lebih mengandalkan pendiri Moro National Liberation Front (MNLF), Nur Misuari, sebagai counterpart atau penghubung. Nur Misuari dianggap memiliki akses komunikasi ke kelompok Abu Sayyaf.

"Duterte sikapnya agak berbeda dengan yang lalu, lebih mengedepankan Mur Misuari untuk menjadi counterpart-nya. Hubungannya lebih dekat. Mungkin nanti Misuari yang akan menyelesaikan masalah ini dengan kelompok Abu Sayyaf," kata Luhut saat ditemui seusai rapat koordinasi pembebasan sandera di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (1/7/2016) malam.

Dalam kesempatan itu, Luhut menegaskan, pemerintah masih mengesampingkan opsi operasi militer terkait upaya pembebasan tujuh sandera WNI.

"Kami masih melakukan perundingan mengenai opsi mana yang akan dilakukan. Kalau opsi militer, masih kami kesampingkan karena, seperti yang lalu, tidak bisa Indonesia langsung masuk ke sana karena konstitusi Filipina tidak memperbolehkan," ujar Luhut.

Ditemui terpisah, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa pasukannya sudah dalam posisi siaga jika sewaktu-waktu diperintahkan menggelar operasi militer untuk membebaskan semua sandera WNI di Filipina.

TNI menyiapkan segala kemungkinan dan berbagai opsi, baik melalui angkatan laut, udara, maupun darat. "Namanya TNI didesain sedemikian rupa, kapan pun diperlukan, kami siap," kata Gatot.

Peristiwa penyanderaan tujuh WNI terjadi pada Senin (20/6/2016) di perairan Filipina. Ketujuh orang itu merupakan anak buah kapal (ABK) tugboat Charles 001 pengangkut batubara. Proses penyanderaan itu dilakukan dalam dua tahap.

Penyanderaan pertama dilakukan terhadap tiga ABK, yaitu Kapten Fery Arifin (nakhoda), Muhammad Mahbrur Dahri (KKM), dan Edy Suryono (masinis II).

Satu jam kemudian, terjadi penyanderaan kedua terhadap empat ABK lainnya oleh kelompok berbeda. Mereka yang disandera adalah Ismail (mualim I), Robin Piter (juru mudi), Muhammad Nasir (masinis III), dan Muhammad Sofyan (oilman).

Kompas TV Kesaksian ABK Korban Sandera Abu Sayyaf

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com